Ucapan Luhut kepada Prabowo soal UMP 2026

FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rumus atau formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Ia meminta agar Prabowo tidak disetir oleh sejumlah organisasi buruh dan menegaskan pemerintah memperhatikan kesejahteraan pekerja di Indonesia dengan tetap berbasis data.

“Saya bilang Presiden (Prabowo), ‘Pak, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan dia (buruh)’. Kalau dia (organisasi buruh) hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi, harus ada ekuilibrium dan itu harus ketegasan kita semua,” ucapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 16/10/2025.

Ia menegaskan aturan upah minim cukup mengacu kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja. Oleh karena demikian, dirinya menilai tidak perlu ada pihak-pihak lain yang mencoba mengatur ketetapan UMP.

Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah sudah rampung melakukan pembahasan UMP 2026. Ia menyebut prosesnya yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), hingga perwakilan pengusaha.

“Kita dengarkan semua. Akhirnya kita rumuskan dalam formula dan kita sampaikan pada Presiden (Prabowo). Saya lihat presiden (Prabowo) sudah terima (formula UMP 2026),” tuturnya.

“Tapi saya bilang Presiden (Prabowo), ‘pak presiden, mohon maaf, mohon bapak juga jangan mau dipaksa untuk sana-sini. Ini (formula UMP 2026) sudah yang terbaik, jalan tengah’. Beliau bilang, ‘Enggak, Pak Luhut, saya enggak terpengaruh’,” imbuhnya.

Luhut menyinggung mengenai masalah penciptaan lapangan kerja dan berpandangan tidak ada yang berat untuk menyelesaikan masalah itu.

Pemerintah Indonesia, katanya, hanya kurang kompak.

Luhut mencontohkan ada perusahaan garmen yang ingin membangun pabrik di Brebes, Jawa Tengah (Jateng), tapi mengalami terkendala Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dirinya mengklaim bahwa masalah tersebut bisa langsung selesai setelah dirinya menghubungi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

“AMDAL-nya garmen apa sih? Wong baju bekas, potongan-potongan kain saja. Itu (AMDAL) diberikan, sekarang bisa tercipta sudah 12 ribu lapangan kerja, itu akan naik sampai 120 ribu lapangan kerja dalam waktu-waktu ke depan ini,” jelasnya.

Dirinya mencontohkan bahwa negara-negara luar sedang banyak membutuhkan jasa perawat atau caregiver. Ia menilai permintaan itu bisa dipenuhi oleh angkatan kerja di Indonesia.

Oleh karena demikian, Luhut mendorong para pejabat di Kabinet Merah Putih untuk saling berbagi informasi dan menekankan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan oleh  satu pejabat saja.

“Saya tiga kali menko, sekali kepala staf presiden, enggak bisa (menyelesaikan sendiri). Jadi, kalau tidak terintegrasi kerja itu, sudahlah, itu bohong saja. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi enggak melakukan koordinasi yang bagus, enggak ada gunanya!” pungkasnya.*