Purbaya Potong TKD, DPR: Kami Sudah Bantu Daerah Melalui Pembahasan RAPBN 2026

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menanggapi protes yang disampaikan 18 gubernur kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, sambil tetap membuka ruang untuk perbaikan sistem keuangan daerah ke depan.

“Berdasarkan aturan yang existing, UU (undang-undang) yang ada. Walaupun ke depan saya lebih menginginkan ada perubahan yang lebih baik, karena konstruksi UU baik UU Pemda maupun UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), memang seharusnya memberi ruang bagi daerah untuk punya sumber keuangan yang lebih kuat,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9/10/2025.

Arse menegaskan, DPR RI telah berupaya memperjuangkan penambahan dana transfer ke daerah melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“Kita sudah berusaha melalui pembahasan RAPBN 2026 yang sudah diputuskan agar daerah itu punya tambahan transfer. Ada tambahan sekitar Rp43 hampir Rp50 triliun. Semoga itu bisa dibagikan ke daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan fiskal daerah tidak hanya bergantung pada alokasi dari pusat. Daerah, kata Arse, masih memiliki banyak potensi untuk memperkuat keuangan melalui optimalisasi pajak dan retribusi.

“Masih banyak potensi yang bisa digali. Mungkin dari sisi tata kelolanya perlu diperbaiki, karena penerimaan sering bocor, belanja juga sering bocor. Itu yang harus dibereskan,” tegasnya.

Politikus Golkar itu juga mendorong adanya rasionalisasi dan efektivitas program daerah, agar anggaran benar-benar digunakan untuk kegiatan prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Arse menilai, pemerintah daerah dapat menggali sumber pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dengan dunia usaha (Public Private Partnership/PPP), serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi lokal.

“Semua daerah punya BUMD, tapi kenapa banyak yang belum bisa menjadi pengungkit ekonomi? Itu yang harus dicari solusinya. Daerah juga harus berinovasi dan mengembangkan potensi investasinya,” jelasnya.

Selain itu, Arse membantah bahwa protes para gubernur merupakan bentuk sikap ‘manja’ daerah terhadap pemerintah pusat.

“Bukan terlalu dimanja. Daerah ini dibuat tergantung karena sistemnya memang begitu. Pemerintah punya kewajiban mengatur, membina, dan mengawasi. Tapi kalau memang daerah bisa melaksanakan kewenangannya, ya sebaiknya diberikan ruang lebih besar,” pungkasnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menjadi salah satu pihak yang menyampaikan protes. Ia mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya dipotong 25 persen.

“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Mualem usai bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 7/10.

“Kalau Aceh (dipotong) 25 persen, yang lain-lain ada 30 persen-35 persen, bervariasi,” lanjutnya.

Mualem menegaskan bahwa pemotongan dana TKD menjadi masalah bagi para Gubernur. Oleh karena demikian, 18 Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk langsung kantor Purbaya.

Mualem mendesak pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi.

“Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam (dengan Menkeu Purbaya). Pertama sekali, masalah infrastruktur di semua provinsi (dan) kabupaten/kota. Jadi, kami sampaikan kepada Pak Menteri (Purbaya) supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing,” tegasnya.*