DPR Sebut Ambruknya Pesantren Al Khoziny Akibat Kelalaian Pemerintah

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menilai, insiden ambruknya bangunan di Pesantren Al Khoziny merupakan bentuk kelalaian yang tidak hanya terjadi di pihak pesantren, tetapi juga di pihak pemerintah yang lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pesantren.

Meski begitu, Marwan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan jajarannya untuk segera meninjau dan menangani kondisi infrastruktur pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

“Kami mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Presiden yang memerintahkan kabinetnya untuk segera mengurusi tentang infrastruktur, terutama bangunan-bangunan di pesantren. Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan kelalaian, tentu iya. Dapat dipastikan struktur bangunannya kurang memadai,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6/10/2025.

Ia menjelaskan, pembangunan pesantren seharusnya diawasi dengan ketat karena menyangkut keselamatan santri. Namun, selama ini banyak pesantren yang membangun secara mandiri tanpa pendampingan dan panduan teknis dari pemerintah.

“Kelalaian ini tidak hanya ada di pihak pesantren, tapi juga di pihak pemerintah yang seharusnya melakukan pengawasan. Pesantren membangun sendiri tanpa diberikan panduan yang memadai, tanpa pengawasan, dan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) yang layak,” tegasnya.

Marwan menyebut, peristiwa ini menjadi pelajaran penting agar pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

“Presiden sudah menyampaikan agar dilakukan pendekatan terhadap pesantren-pesantren lain supaya tidak mengalami hal yang sama. Kami di Komisi VIII selain prihatin dan berduka, juga berharap pembenahan segera dilakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila hasil kajian teknik sipil menunjukkan bangunan pesantren tidak memenuhi standar keselamatan, maka perlu segera dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan korban di kemudian hari.

“Kalau diusut, ya pesantren memang salah. Tapi pemerintah juga salah karena tidak mengawasi. Termasuk kami di Komisi VIII, kenapa tidak memberi dukungan sejak awal. Ini harus jadi introspeksi bersama,” pungkasnya.*