Disinggung Transparansi Pengeluaran Legislator, DPR Justru Ungkit Biaya Demokrasi

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima, mengakui pentingnya transparansi dalam pengeluaran anggota DPR. Ia menilai, keterbukaan soal biaya yang dikeluarkan oleh anggota dewan selama menjalankan tugas maupun saat kampanye perlu dipahami publik agar tidak menimbulkan persepsi keliru.

“Ya lihat tuh kegiatan saya di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, laporan setiap kita reses. Kan ada semua, dokumen foto semua, itu cost. Saya kira itu, saya suka transparansinya,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2/10/2025.

Akan tetapi, Aria menekankan transparansi ini penting agar masyarakat memahami realitas biaya demokrasi yang tidak sedikit. Ia menyoroti adanya kecenderungan publik yang hanya menilai pemasukan anggota DPR tanpa memperhatikan besarnya pengeluaran.

“Ini belum konversi biaya kampanye, loh ya. Kita jangan membangun satu kemunafikan yang dilembagakan. Bagaimana biaya demokrasi ini? Biaya demokrasi kita ini berapa? ICW-KPK selalu buka. Baru urusan KPU, Bawaslu, parpol, anggota dewan, jadi gubernur-bupati. Kalau sudah ketemu biaya berdemokrasi, baru ketahuan siapa yang bayarin,” jelasnya.

Menurutnya, pembiayaan demokrasi seharusnya dibicarakan secara terbuka, termasuk biaya operasional partai politik, kaderisasi, hingga penyelenggaraan pemilu. Ia menilai, Indonesia perlu mengadopsi konsep finance engineering democracy sebagaimana diterapkan di Eropa dan Amerika Serikat.

“Partai enggak boleh bikin perusahaan, enggak boleh dapat pendanaan di luar aturan. Tapi kebutuhan biaya partai dan demokrasi besar. Jadi ini harus dibuka. Jangan hanya kritik cash-in anggota DPR, tapi juga lihat cash-out-nya. Termasuk saat kampanye, bikin baliho, kaos, itu semua keluar biaya,” tegasnya.

Mengenai apakah pengeluaran anggota DPR lebih besar daripada pemasukan, Aria memilih untuk tidak memberikan angka pasti. Menurutnya, hal itu lebih tepat ditanyakan kepada lembaga independen.

“Ini bisa dijawab, tapi dijawab apa pun salah. Lebih baik tanya ke ICW, Perludem, KPK, atau NGO lain. Sebenarnya anggota DPR itu pengeluarannya berapa. Kalau dijawab sama anggota DPR salah, pasti dimaki-maki lagi. Jadi biarlah lembaga-lembaga itu yang menjelaskan,” pungkasnya.*