Tepis Kritik, Menteri HAM Pigai Klaim 99,99 Persen Program Makan Bergizi Berjalan Baik

FORUM KEADILAN – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kritik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan karena adanya sejumlah kasus siswa mengalami keracunan.

Pagai mengakui masih terdapat kekurangan dalam program tersebut, terutama pada aspek pelaksanaan dan pengawasan. Namun, ia menegaskan persoalan itu hanya terjadi di titik-titik tertentu dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menyebut program MBG gagal.

“Iya memang ada kekurangan, terutama di dua aspek, pelaksanaan dan pengawasan yang masih kurang. Tapi itu terjadi di titik tertentu. Artinya bukan berarti ini gagal. Deviasi penyimpangannya hanya 0,0017 persen dari keberhasilan pemerintah dalam MBG,” kata Pigai, di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 1/10/2025.

Menurut Pigai, secara keseluruhan, program MBG berjalan baik dan positif. Ia menyebut 99,99 persen lebih pelaksanaan program ini berhasil sesuai harapan pemerintah.

“Tapi kualitas tetap harus sama-sama kita jaga. Teman-teman media juga ikut menjaga, ikut mendorong agar supaya pelaksanaan ini berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Pigai juga menekankan bahwa program MBG tidak seharusnya dipolitisasi. Ia menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah untuk kepentingan rakyat kecil.

“Ini tidak ada terkait dengan politik, tidak boleh dipolitisasi. Program MBG untuk kepentingan rakyat kok. Kalau mau politisasi yang lain ajalah, orang makan, orang pendidikan, orang kesehatan kok. Ini untuk kepentingan orang kecil,” ucapnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk membangun opini positif agar program tersebut dapat memberi manfaat yang lebih besar.

“Mari kita bangun opini positif untuk memajukan bangsa secara bersama-sama karena ini untuk kepentingan umum,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah kasus keracunan massal yang dialami siswa sekolah dilaporkan terjadi di beberapa daerah usai mengonsumsi makanan dari program MBG.

Peristiwa itu kemudian memunculkan kritik terhadap kualitas pengawasan distribusi makanan bergizi yang dijalankan pemerintah.*