Ada 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas, Termasuk Perampasan Aset

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sturman Panjaitan, menyampaikan hasil kesepakatan antara Kementerian Hukum (Kemenkum), DPR RI, serta DPD RI terkait daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025.

Total ada 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disepakati masuk ke dalam daftar prioritas.

“Ada untuk prioritas sebanyak 67, kemudian yang long list ada 199 RUU, termasuk juga di dalamnya prioritas,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis,18/9/2025.

Salah satunya, RUU Perampasan Aset, yang belakangan ini banyak mendapat desakan publik agar segera dibahas dan disahkan. Selain itu, terdapat pula RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang juga masuk ke dalam daftar prioritas.

“Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang kedua Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dan lainnya ada sebanyak 65,” jelasnya.

Sturman menegaskan, daftar prioritas tersebut akan dibahas dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Jika pembahasan tidak rampung pada tahun 2025, maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

“Masuk pada tahun 2025 dan 2026. Kalau tidak selesai di 2025, dilanjutkan di 2026. Demikian juga dengan undang-undang yang lain. Kami berharap pemerintah juga berharap kita segera berkolaborasi untuk menyelesaikan. Pemerintah menginginkan agar segera diselesaikan,” pungkasnya.

Berikut daftar lengkap 67 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komisi I DPR)
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Komisi II DPR)
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Komisi II DPR)
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III DPR)
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Komisi III)
6. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (Komisi III)
7. RUU tentang Jabatan Hakim (Komisi III)
8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV)
9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Komisi IV)
10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)
11. RUU tentang Pertanian (DPR/Komisi VI)
12. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (DPR/Komisi VI)
13. RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DPR/Komisi VII)
14. RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (DPR/Komisi VIII)
15. RUU tentang Pertekstilan (DPR/Komisi VIII)
16. RUU tentang Sandang (DPR/Komisi IX)
17. RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (DPR/Komisi X)
18. RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (DPR/Komisi XI)
19. RUU tentang Bank Makanan (DPR/Komisi XII)
20. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (DPR/Komisi XIII)
21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Baleg DPR)
22. RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg DPR)
23. RUU tentang Pertekstilan (Baleg DPR)
24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg DPR)
25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg DPR)
26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg DPR)
27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Baleg DPR)
28. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg DPR)
29. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Baleg DPR)
30. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (DPD)
31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (DPR/Baleg)
32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (DPR/Baleg)
33. RUU tentang Satu Data Indonesia (DPR/Baleg)
34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPR/Baleg)
35. RUU tentang Transportasi Online (DPR/Baleg)
36. RUU tentang Patriot Bond / RUU tentang Surat Berharga (DPR/Baleg)
37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) (DPR/Baleg)
38. RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG (DPR/Baleg)
39. RUU tentang Pelelangan Aset (DPR/Baleg)
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (DPR/Baleg)
41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Baleg)
42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR: anggota/DPD)
43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR:anggota)
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: anggota/DPD)
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR anggota/DPD)
46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: anggota)
47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: anggota)
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: anggota)
49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: anggota)
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (pemerintah)
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
58. RUU tentang Penyesuaian terhadap Perjanjian dan Undang-Undang Dasar (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
59. RUU tentang Pemindahan Ibukota Negara Antarprovinsi (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)
62. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)
63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)
64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)
65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)
66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)
67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD).*