Soroti Bahaya Rangkap Jabatan, Koalisi Sipil Minta Presiden Tunjuk Menko Polkam Baru

FORUM KEADILAN – Koalisi Masyarakat Sipil meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menunjuk pejabat definitif Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan. Saat ini posisi tersebut masih dirangkap secara ad interim oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Perwakilan Koalisi Julius Ibrani selaku Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menyebut bahwa reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun menurutnya, perombakan kabinet semestinya mencerminkan cara pemerintah memandang kondisi negara, termasuk dalam hal pengisian jabatan Menko Polkam.

“Kami menilai, rangkap jabatan antara Menhan dan Menko Polkam tidak boleh di lakukan terlalu lama dan harus segera diakhiri. Dua kementerian itu memiliki fungsi dan tugas yang berbeda,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 11/9/2025.

Julius menyebut bahwa kedua kementerian tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda di mana Menko Polkam bersifat koordinatif, sementara Menhan bersifat operasional.

Ia menilai, perangkapan jabatan tersebut berpotensi menimbulkan kerumitan tata kelola politik, keamanan, dan pertahanan negara. Selain itu, akumulasi kewenangan di satu tangan dinilai berbahaya bagi demokrasi karena membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

“Di dalam negara demokrasi, penting untuk dihindari adanya akumulasi kewenangan di satu tangan. Negara demokrasi menuntut pentingnya diferensiasi fungsi dan tugas kementerian demi efektitas kerja pemerintah itu sendiri,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan di sektor keamanan berisiko mendorong terjadinya sekuritisasi, di mana persoalan sosial politik dipandang semata sebagai isu keamanan nasional.

Menurutnya, pola tersebut bisa mengikis ruang dialog publik dan justru melahirkan pendekatan militeristik dalam penyelesaian masalah.

“Sekuritisasi ini akan mendelegitimasi pendekatan dialog, tidak mendengarkan aspirasi publik secara penuh (hanya formalitas), dan dalam penyelesaian masalah cenderung lebih mengedepankan pendekatan militer,” ungkapnya.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terdiri dari Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik, dan WALHI.*