Senin, 08 September 2025
Menu

Menteri PU Ungkap Kerugian Negara Akibat Demo Berujung Anarkis Mencapai Rp1,2 Triliun

Redaksi
Pembakaran Halte TransJakarta Senen Sentral oleh massa aksi, Jumat, 30/8/2025 | Kian Santang/Forum Keadilan
Pembakaran Halte TransJakarta Senen Sentral oleh massa aksi, Jumat, 30/8/2025 | Kian Santang/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Aksi ricuh kala demo akhir Agustus lalu menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah. Kerugian tersebut hingga sejumlah Rp1,2 triliun.

Kerugian tersebut jauh di atas prediksi yang beberapa hari yang lalu sempat diperkirakan. Dalam perkiraannya beberapa hari lalu, kerugian negara mencapai Rp900 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ketika meninjau kantor DPRD Brebes, Minggu, 7/9/2025. Peninjauan ini dilakukan karena kantor DPRD Brebes menjadi salah satu bangunan yang terdampak kericuhan.

“Kerugian sementara Rp 900 miliar di seluruh Indonesia, tapi setelah kita hitung dengan cermat dan diskusi dengan teman teman di Kemendagri itu lebih, sekitar Rp 1 triliun ampai 1,2 triliun,” ujar Dody di Brebes, Minggu, 7/9.

Kerusuhan akibat aksi massa tersebut, menurut Dody, sebagian besar dialami oleh Gedung DPRD di kabupaten hingga provinsi. Kerusakan yang dialami pun mulai dari berat hingga ringan. Kerusakan berat dialami di Kota Pekalongan, Kediri, dan Makassar.

“Sebagian besar gedung DPRD, kerusakan ringan sampai sedang. Kalau yang berat seperti di Kota Pekalongan, Kediri dan Makassar. Solo termasuk sedang,” jelas Hanggodo setelah meninjau ruang rapat korban kerusuhan.

Kerusakan gedung pemerintah maupun fasilitas umum menjadi kerugian yang besar, yaitu hingga mencapai Rp1,2 triliun. Angka tersebut belum termasuk dengan kerusakan kantor dan aset Polri yang menjadi sasaran massa.

“Kerugian itu belum termasuk Polres karena Polri akan menghitung sendiri,” tutur dia.

Dody melanjutkan, selain pada gedung dewan, kerusuhan juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum seperti stasiun MRT, halte, hingga gerbang tol.

“Kalau di Jakarta, banyak fasilitas publik seperti MRT, gerbang tol, halte yang rusak. Kalau di daerah sebagian besar kantor dprd. Pekalongan itu kebetulan DPRD nya nempel sama kantor walikota sehingga ikut dirusak,” ujar Hanggodo.

Sebelumnya, Kementerian PU sendiri sudah sempat memperkirakan kerugian akibat kerusuhan pada demo massa Agustus lalu. Pihak Kementerian PU pun akan mengalokasikan dana hingga Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum hingga gedung instansi pemerintah yang rusak.

Menteri PU Doddy Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran itu berasal dari dana darurat yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur terdampak di seluruh Indonesia.

“Biayanya total (perbaikan) seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp900 miliar. Hampir ya, total Rp800 miliar sekian. Mulai dari ringan, berat dan sedang,” jelas Dody di Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa, 2/9.

Adapun infrastruktur yang Dody soroti yaitu, Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya yang mengalami kerusakan berat hingga terbakar habis. Kerusakan tersebut setidaknya terjadi di 19 provinsi.*