KY Yakin 13 Calon Hakim Agung Bebas KKN

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menegaskan bahwa proses seleksi calon hakim agung akan dilakukan secara transparan dan berintegritas. Ia menyebut, sebanyak 13 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM dipastikan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Amzulian mengungkapkan, dirinya pernah mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar KY mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.

“Itu yang kami lakukan. Oleh karena itu, saya yakinkan bahwa 13 calon hakim agung yang kami serahkan adalah mereka yang kami nyatakan 0 KKN,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 8/9/2025.

Meski begitu, Amzulian mengakui KY tidak dapat memberikan jaminan penuh bahwa para calon hakim agung akan tetap bersih setelah menjabat. Menurutnya, hal tersebut kembali pada integritas pribadi masing-masing hakim. Dengan demikian, peran publik dan media dinilai sangat penting dalam melakukan pengawasan.

“Saya contohkan, pernah ada hakim yang akhirnya dipecat bukan karena laporan, tapi karena pemberitaan media yang kemudian ditindaklanjuti KY secara proaktif,” ujarnya.

Amzulian menegaskan bahwa berdasarkan parameter yang digunakan KY, 13 nama calon hakim agung yang diserahkan kepada Komisi III DPR RI masih dinyatakan kredibel dan bebas KKN.

“Sejauh ini, di atas kertas, kami yakin atas dasar parameter-parameter yang kami gunakan, 13 calon hakim agung itu bersih,” tandasnya.

Berikut nama-nama calon hakim agung yang dinyatakan lolos seleksi:

1. Alimin Ribut Sujono, jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2. Annas Mustaqim, jabatan Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Julius Panjaitan, jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Suradi, jabatan Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Ennid Hasanuddin, jabatan Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Heru Pramono, jabatan Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Lailatul Arofah, jabatan Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
8. Muhayah, jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
9. Agustinus Purnomo Hadi, jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI
10. Hari Sugiharto, jabatan Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
11. Budi Nugroho, jabatan Hakim Pengadilan Pajak
12. Diana Malemita Ginting, jabatan Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
13. Triyono Martanto, jabatan Hakim Pengadilan Pajak.

Sedangkan, ketiga nama calon hakim ad hoc HAM di antaranya Puguh Haryogi, jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang; Agus Budianto, jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan; dan Bonifasius Nadya Arybowo, jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.*