Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Ini 6 Poin Putusan DPR

Pernyataan tersebut disampaikan merespons aksi demonstrasi pada beberapa hari belakangan.

Dalam konferensi pers pada Jumat, 5/9/2025, pimpinan DPR menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR yang digelar pada Kamis, 4/9/2025.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah putusan. Mulai dari penghentian tunjangan perumahan hingga pemangkasan tunjangan bagi anggota DPR.

Berikut rangkuman sejumlah putusan DPR sebagai jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat:

1. Tunjangan rumah dihentikan dan moratorium kunker luar negeri

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR sepakat menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota terhitung 31 Agustus 2025, dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung 1 September 2025.

“Kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” ucap Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 5/9/2025.

2. Pangkas tunjangan dan fasilitas

Dasco menyampaikan DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Sejumlah komponen yang dievaluasi itu meliputi biaya langganan listrik dan jasa telepon. Selain itu ada juga biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

3. Ahmad Sahroni-Nafa Urbach, Eko Patrio-Uya tak lagi terima Hak Keuangan

Dasco menyampaikan sejumlah anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik tak lagi mendapatkan hak keuangannya. Mereka ialah Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach dari Fraksi NasDem.

“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujar Dasco.

Selain itu, pimpinan DPR juga menindaklanjuti penonaktifan mereka dengan meminta MKD untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan anggota DPR RI tersebut.

4. DPR janji berbenah

Sufmi Dasco Ahmad kemudian mengatakan DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, dan kebijakan lainnya.

Pada kesempatan lainnya, Dasco pernah menyampaikan bahwa reformasi DPR itu akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

5. Take home pay baru anggota DPR

Rapat konsultasi juga menghasilkan keputusan bahwa anggota DPR akan menerima gaji dan tunjangan total atau take home pay sebesar Rp65.595.730 mulai September 2025, setelah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta disetop per 31 Agustus lalu.

Gaji bersih atau take home pay para wakil rakyat tersebut sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) 15 persen.*