Kamis, 04 September 2025
Menu

Rusdi Masse Resmi Ditetapkan Jadi Wakil Ketua Komisi III Gantikan Ahmad Sahroni

Redaksi
Penetapan Rusdi Masse Mappasessu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 4/9/2025 | YouTube TVR Parlemen
Penetapan Rusdi Masse Mappasessu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 4/9/2025 | YouTube TVR Parlemen
Bagikan:

FORUM KEADILAN Rusdi Masse Mappasessu telah resmi menggantikan Ahmad Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada Kamis, 4/9/2025. Penetapan ini dilakukan di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Oleh karena itu dalam rapat Komisi III DPR RI hari ini, saudara haji Rusdi Masse Mappasessu akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan saudara Doktor Haji Ahmad Sahroni,” ungkap Dasco dalam rapat tersebut.

Para pesera rapat yang dimintai persetujuan oleh Dasco pun menyepakati Rusdi menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR.

“Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi III DPR RI apakah saudara Haji Rusdi dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setuju?” tanya Dasco kepada anggota.

“Setuju,” jawab para anggota.

Diketahui, Pimpinan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI mengumumkan pergantian nama anggota Komisi III dan Komisi IV DPR RI terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2025.

Melalui surat edaran dengan Nomor 756/DPR-RI/VIII/2025 disebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang sebelumnya diemban oleh Ahmad Sahroni, kini digantikan oleh H. Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI.

“Dr. H. Ahmad Sahroni semula Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Kemudian, H. Rusdi Masse Mappasessu, semula anggota Komisi IV menjadi Wakil Ketua Komisi III,” dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 29/8.

Sedangkan Ahmad Sahroni sendiri diketahui berpindah tugas menjadi anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen.*