Pengamat: DPR dan Polri Jadi ‘Common Enemy’, Harus Segera Berbenah

FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai, aksi demonstrasi yang terjadi pada 25 dan 28-29 Agustus 2025 memiliki dinamika berbeda dari protes biasanya.

Menurutnya, situasi ini dipicu oleh provokasi di media sosial hingga kemarahan publik yang meluas akibat tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol).

“Memang demo 25 dan 28 Agustus tampak tidak seperti biasanya. Bahkan provokasi Reformasi Jilid 2 sudah sangat liar di sosmed. Sebelum terlambat, kepolisian dan legislatif harus berbenah. Kalau perlu batalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas DPR,” kata Yusak kepada Forum Keadilan Sabtu, 30/8/2025.

Ia menilai, spontanitas amuk massa pasca 28 Agustus muncul karena adanya momentum, yakni kematian pengemudi ojol akibat tindakan brutal aparat kepolisian. Hal itu membuat dua institusi sekaligus, DPR dan Polri, kini dipandang sebagai ‘common enemy’ oleh masyarakat.

“Spontanitas demo-amuk massa pasca 28 Agustus terjadi karena ada momentum yaitu kematian ojol akibat brutalitas polisi. Jadi sekarang institusi kepolisian dan DPR-DPRD menjadi common enemy rakyat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusak mendesak agar DPR maupun kepolisian tidak mengabaikan kritik publik. Menurutnya, pembenahan mendesak perlu dilakukan untuk meredam eskalasi.

“DPR dan kepolisian harus segera berbenah, jangan bebal terhadap kritik rakyat. Jangan sampai amuk massa semakin meluas,” tegas Yusak.

Aksi demonstrasi besar pada 25 dan 28 Agustus 2025 dipicu oleh kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah dan DPR, terutama soal kenaikan gaji serta tunjangan pejabat yang dianggap kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Situasi memanas setelah pernyataan anggota DPR Ahmad Sahroni menyebut rakyat ‘tolol’ menuai kemarahan luas. Puncaknya, seorang pengemudi ojol tewas terlindas kendaraan aparat saat polisi membubarkan massa di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 28/8 malam.

Peristiwa itu menyulut kemarahan publik hingga berujung kericuhan. Gedung DPR RI sempat dijebol massa, bahkan terjadi penjarahan di sejumlah titik di Jakarta. Gelombang aksi kemudian merembet ke berbagai daerah, termasuk Bandung, Makassar, dan sejumlah kota lain.*