Lapas Khusus Koruptor Masuk Tahap Pembahasan Lintas Kementerian

Hal tersebut menurutnya, rancangan pembangunan lapas khusus tersebut memerlukan pembahasan dengan lintas Kementerian dikarenakan memerlukan dukungan dari banyak pihak, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ia berpandangan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan dermaga, Kementerian PU bertanggung jawab atas fasilitas pendukung dan perumahan pegawai, sementera Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membangun fasilitas layanan kesehatan.

“Kami dari kementerian hukum akan fokus membangun fasilitas inti lembaga pemasyarakatan. Saat ini penyusunan perencanaan masih berlangsung,” tuturnya.

Ia menegaskan, pembangunan lapas khusus tak bisa selesai dalam waktu singkat.

“Jadi tidak mungkin selesai dalam satu tahun,” imbuhnya.

Tahun ini, lanjutnya, pemerintah sudah mengajukan anggaran untuk studi kelayakan, sedangkan tahun depan diharapkan telah tersedia alokasi anggaran pembangunan bertahap dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui, kebutuhan anggaran untuk pembangunan lapas khusus itu mencapai hampir Rp4 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan lahan untuk fasilitas penunjang, seperti dapur umum.

“Lahan yang kami siapkan ada 18 titik lagi untuk pengembangan fasilitas. Namun untuk Sekolah Rakyat masih belum masuk dalam perencanaan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan terkait rencananya membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.

Prabowo menginginkan agar para koruptor benar-benar merasakan efek jera.

“Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka tidak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo, di Plaza Insan Berprestasi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis, 13/3/2025.*