DPR Bantah Ubah Rapat Jadi Hybrid Lantaran Demo

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung membantah anggapan bahwa perubahan sistem Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari tatap muka menjadi hybrid (online dan offline) dilakukan akibat adanya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis, 28/8/2025.

Martin menegaskan, RDPU terkait Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memang sudah direncanakan sejak sebelumnya. Namun, rapat itu sempat tertunda karena berbenturan dengan agenda RDPU RUU Hak Cipta.

“Jadi ini (rapat) kita buat pada hari ini. Nah kenapa hybrid? Karena tidak semuanya bisa masuk. Narasumber juga tadi enggak semuanya bisa masuk ke dalam. Karena ada unjuk rasa,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Mengantisipasi aksi unjuk rasa lebih besar, menurut Martin, dirinya tiba di Gedung Parlemen tepat pukul 12.00 WIB sehingga masih dapat masuk dengan mudah. Namun, sejumlah anggota Baleg lainnya justru terjebak massa aksi.

Ia juga membantah adanya instruksi kerja dari rumah (WFH) bagi anggota DPR terkait unjuk rasa hari ini. Menurutnya, yang ada hanyalah fleksibilitas waktu bagi anggota dewan.

“Tapi yang jelas kita enggak WFH. Mungkin itu kan soal fleksibilitas. Seandainya memang tidak ada rapat di komisi masing-masing, ya silakan WFH supaya tidak terlalu ramai. Tapi kalau staf Baleg ada semuanya,” jelasnya.

Martin menambahkan, Ketua Baleg Bob Hasan juga dikabarkan terjebak unjuk rasa bersama beberapa anggota lainnya.

“Pak Ketua juga tadi udah on the way. Tapi enggak bisa masuk sampai sekarang. Tadi saya lihat di Zoom ada Pak Ketua, Bob. Saya enggak tahu pasti, tapi yang WA ke saya ada tiga atau empat orang (terjebak demo),” pungkasnya.*