Situasi Demo di DPR Terkendali, Polisi: Ada Pihak Lain Manfaatkan Aksi untuk Rusuh

FORUM KEADILAN – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi memastikan situasi aksi unjuk rasa bertajuk #BubarkanDPR yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin 25/8/2025, berjalan kondusif. Ia menegaskan, pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis sesuai arahan Kapolda Metro Jaya.

“Prioritas Bapak Kapolda Metro Jaya terkait pelayanan penyampaian aspirasi di muka umum, beliau menekankan untuk dilaksanakan dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis,” ujar Ade Ary di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR, Jakarta Selatan, Senin 25/8/2025.

Ia menjelaskan, massa aksi sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian melakukan komunikasi, kesepakatan, serta memberikan pelayanan pengamanan agar aspirasi bisa tersampaikan. Namun, di sisi lain, Ade Ary menyebut ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk membuat kericuhan.

“Tadi siang terjadi hal yang disayangkan. Ada kendaraan roda dua dibakar, pagar kawat di depan DPR dirusak, kemudian separator busway dirobohkan. Diduga dilakukan pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi,” jelasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya menurunkan 1.250 personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Aparat juga bersiaga bersama stakeholder terkait, mulai dari Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, hingga unsur pemerintah setempat.

Ade Ary menekankan, masyarakat tidak perlu khawatir karena situasi hingga sore ini masih terkendali. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila diperlukan.

Terkait keberadaan pelajar dalam aksi, ia menyayangkan keterlibatan mereka.

“Mohon orang tua juga mengecek anaknya. Ada pelajar yang mengaku datang karena ajakan di media sosial, hanya ingin menonton. Ini tidak perlu, apalagi saat jam sekolah. Tugas pelajar adalah belajar,” ucapnya.

Aksi penyampaian pendapat ini dijadwalkan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB. Ade Ary menegaskan polisi tetap mengedepankan imbauan humanis apabila massa masih bertahan melewati batas waktu.

“Sekali lagi, yang menyampaikan pendapat kami layani. Karena itu adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat,” pungkasnya.*