Jumat, 22 Agustus 2025
Menu

Soal Seruan Aksi 25 Agustus, Puan Tegaskan Tidak Menutup Diri Terhadap Kritik

Redaksi
Jajaran Pimpinan DPR RI saat memberikan keterangan pers mengenai anggaran tunjangan anggota DPR RI yang menuai banyak kritik rakyat Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Jajaran Pimpinan DPR RI saat memberikan keterangan pers mengenai anggaran tunjangan anggota DPR RI yang menuai banyak kritik rakyat Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi terkait seruan aksi massa yang akan digelar pada Senin, 25/8/2025. Aksi tersebut rencananya dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap anggaran tunjangan anggota DPR RI yang dinilai terlalu fantastis, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Menanggapi rencana aksi itu, Puan menegaskan bahwa DPR RI tidak menutup diri terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Ia menyebut, pihaknya siap mendengarkan langsung suara rakyat yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

“Yang pertama, nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21/8/2025.

Lebih lanjut, putri Megawati Soekarnoputri itu menjelaskan bahwa DPR memiliki mekanisme khusus untuk menampung berbagai masukan publik. Menurutnya, ada badan aspirasi masyarakat yang dibentuk untuk menerima keberatan, keluhan, maupun pertanyaan terkait kebijakan DPR.

“Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi,” ujarnya.

Puan menambahkan, forum yang ada di DPR memungkinkan diskusi secara terbuka antara rakyat dan wakilnya. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami alasan di balik berbagai kebijakan, termasuk soal anggaran tunjangan.

“Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana,” jelasnya.

Diketahui, belakangan ini anggaran tunjangan anggota DPR RI menuai banyak sorotan. Sebab, untuk tunjangan rumah per anggota sendiri mencapai Rp50 juta. Di sisi lain, ada berbagai tunjangan lainnya, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan beras, tunjangan komunikasi dan lainnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari