Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Naik Gaji, Tapi Tunjangan Beras Jadi Rp12 Juta

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, ia mengakui adanya penyesuaian pada tunjangan tertentu, terutama tunjangan beras dan bensin.

Menurut Adies, gaji pokok anggota DPR saat ini masih berada di kisaran Rp6,5 juta hingga Rp7 juta per bulan. Namun, tunjangan beras mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan. Sementara itu, tunjangan bensin yang sebelumnya Rp4-5 juta kini naik menjadi Rp7 juta.

“Gaji tidak ada naik, tetap terima kurang lebih Rp6,5 juta hampir Rp7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta, ada kenaikan sedikit dari Rp10 juta kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan, bensin itu sekitar Rp7 juta dari yang tadinya sekitar Rp4-5 juta sebulan,” kata Adies Kadir, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/8/2025.

Meski terjadi kenaikan, Adies menilai tunjangan bensin tersebut masih belum sebanding dengan tingkat mobilitas anggota DPR yang cukup tinggi setiap bulannya. Menurutnya, biaya perjalanan dan aktivitas kerja para wakil rakyat membutuhkan dukungan yang besar.

Ia menjelaskan bahwa secara keseluruhan, anggota DPR sebelumnya menerima take home pay sekitar Rp58 juta per bulan. Melalui adanya penyesuaian tunjangan beras dan bensin, kini jumlah bersih yang diterima bisa mencapai Rp69 juta hingga Rp70 juta.

“Jadi saya tegaskan, gaji tidak naik. Yang ada hanya penyesuaian tunjangan beras dan bensin karena mengikuti harga sembako sekarang. Tunjangan makan juga disesuaikan dengan indeks yang berlaku,” ujarnya.

Adies menambahkan, kenaikan tunjangan beras juga dipengaruhi oleh melonjaknya harga kebutuhan pokok, termasuk beras dan telur. Ia menyebutkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemungkinan turut mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum menaikkan tunjangan.

“Jadi yang naik cuma itu saja, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meskipun total penerimaan anggota DPR kini berkisar Rp69 juta per bulan, para legislator tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut untuk menunjang kinerja mereka.

“Dengan kondisi ekonomi Jakarta sekarang, gaji itu kami maksimalkan untuk bekerja dengan baik. Walaupun gaji pokok sudah belasan tahun tidak naik, anggota DPR memahami situasi ini dan tetap melakukan efisiensi,” pungkasnya.*