Komisi XII Singgung Jenderal yang Disindir Prabowo Soal Tambang: Ada Deh

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi dari Fraksi Gerindra menegaskan, pihaknya akan mengawasi secara ketat penertiban praktik pertambangan ilegal, sejalan dengan peringatan Presiden Prabowo Subianto yang melarang jenderal aktif maupun purnawirawan terlibat dalam bisnis tambang.

“Itu sudah menjadi komitmen pemerintahan Bapak Prabowo. Salah satunya dibentuk Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM, dengan target menertibkan perilaku menyimpang di pertambangan Indonesia. Tingkat kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap praktik illegal mining ini harus ditindak,” ujar Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 15/8/2025.

Menurut Bambang, pidato kenegaraan presiden jelas menekankan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah penindakan. Karena itu, Komisi XII siap mengawal proses penegakan hukum di sektor tambang.

“Kami Komisi XII akan ikut mengawasi penertiban tambang tanpa tebang pilih. Kita punya mandat dari masyarakat, dan tugas kita sebagai pengawal undang-undang. Dalam hal ini mitra kami ada dua, yakni Kementerian ESDM dengan minerbanya, serta Kementerian Lingkungan Hidup terkait pasca tambangnya. Kami akan terus berkoordinasi,” tegasnya.

Saat ditanya siapa jenderal yang disinggung presiden dalam pidatonya, Bambang hanya menjawab singkat.

“Ada deh. Tapi yang jelas kita sudah tahu ada perilaku menyimpang. Bahkan mungkin kemarin ada beberapa berita viral terkait ini. Mungkin itu yang tadi disinggung presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, 15/8. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.*