Jelang Pidato Kenegaraan, Polisi Pastikan Arus Lalin di Sekitar Gedung DPR/MPR RI Lancar

FORUM KEADILAN – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memantau situasi arus lalu lintas di Ibu Kota pada hari penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15/8/2025.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyampaikan, secara umum arus lalu lintas (lalin) berjalan normal seperti hari biasa. Meski ada peningkatan kendaraan menuju kompleks DPR RI karena undangan acara, kepadatan tidak berlangsung lama.

“Pantauan secara umum arus lalu lintas hari ini normal seperti biasa. Hanya memang banyaknya undangan yang memasuki DPR, namun saat ini seluruhnya sudah dapat dipastikan mengalir seperti biasa,” katanya kepada media di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI Jumat, 15/8.

Komarudin menyebut, titik kepadatan yang terjadi hanya pada lokasi-lokasi yang memang lazim mengalami lonjakan volume kendaraan di pagi hari, terutama di jalur Sudirman-Thamrin yang menjadi pusat perkantoran.

“Hampir dikatakan titik kepadatan biasa ya, seperti halnya Jakarta pada pagi hari. Beberapa titik biasanya terjadi di keluar-masuk perkantoran. Sudirman-Thamrin itu menjadi sumber atau titik yang biasa terjadi kepadatan,” terangnya.

Pantauan di sekitar DPR RI kata Komarudin, menunjukkan arus lalu lintas dari arah timur, khususnya keluaran Cawang menuju barat, berjalan lancar.

“Seperti kita lihat sendiri, arus lalu lintas di depan DPR RI relatif normal seperti biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, terkait agenda kenegaraan yang berlangsung hingga sore hari, Komarudin memastikan pengaturan lalu lintas tetap sama seperti hari biasa.

“Untuk pengaturan lalu lintas kita berlakukan sama seperti hari biasa. Terkecuali nanti di hari Minggu akan ada beberapa rekayasa arus lalu lintas karena semuanya akan terpusat di Monas,” jelasnya.

Pihaknya juga memastikan tidak ada penutupan jalan signifikan di sekitar lokasi acara.

“Tidak ada, sementara tidak ada. Kalaupun memang penutupan, itu hanya sebatas pada akses keluar masuk dari DPR RI,” pungkasnya.*