Jokowi Sambut Baik Wacana Gibran Berkantor di Papua
FORUM KEADILAN – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons tentang wacana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang juga anaknya berkantor di Papua. Jokowi pun menyambut baik wacana tersebut.
Ia menilai, rencana tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan penyelesaian sejumlah persoalan di Papua.
“Rencana kan semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira baik sekali. Bagus sekali,” ungkap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 15/7/2025.
Bumi Cenderawasih tersebut, menurut Jokowi, mempunya posisi yang strategis sebagai masa depan bangsa. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap Papua perlu ditingkatkan lewat pendekatan yang langsung menyentuh pada kebutuhan rakyat.
“Penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan sekaligus pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Di samping itu, penugasan khusus kepada Wapres ini bukanlah hal yang baru. Sebab, Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin juga pernah melakukannya.
“Wapres untuk fokus ke Papua itu memang sudah sejak Pak Ma’ruf Amin, memang beliau kita berikan penugasan Papua,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintah saat ini tengah mendiskusikan terkait percepatan pembangunan Papua.
Yusril mengatakan adanya kemungkinan Presiden RI Prabowo Subianto akan memberikan penugasan khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan di Papua tersebut.
“Dan concern pemerintah dalam menangani papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan dari presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, dilihat di YouTube Komnas HAM, Selasa, 8/7.
“Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada wapres untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Keppres,” pungkas Yusril.*
