Senin, 21 Juli 2025
Menu

Fadli Zon: Tim Garuda 9 Plus Lakukan Kajian hingga 79 Halaman, Simpulkan 17 Oktober Hari Kebudayaan Nasional

Redaksi
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, di Jakarta, Kamis, 17/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, di Jakarta, Kamis, 17/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait penetapan Hari Kebudayaan Nasional. Ia mengatakan, usulan tersebut muncul karena antusiasme tinggi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).

“Ini kan baru pertama kali ada Kementerian Kebudayaan, jadi saya kira wajar banyak aspirasi dari masyarakat, seniman, budayawan, dan tokoh pegiat budaya. Mereka sangat antusias dan mengusulkan perlunya ada Hari Kebudayaan sebagai momentum,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, di Jakarta, Kamis, 17/7/2025.

Beberapa tanggal yang diusulkan antara lain 20 Oktober, yang bertepatan dengan pengumuman pembentukan Kementerian Kebudayaan, serta hari lahir Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

Namun, Fadli menyoroti salah satu usulan yang dianggap paling kuat dan telah melalui kajian mendalam, yaitu tanggal 17 Oktober. Usulan ini datang dari kelompok seniman dan budayawan di Yogyakarta yang tergabung dalam Tim Garuda 9 Plus yang terdiri atas maestro ketoprak, seniman tradisi, akademisi, dan dosen.

“Mereka melakukan kajian sampai 79 halaman. Hasilnya menyimpulkan bahwa 17 Oktober adalah tanggal yang paling tepat, karena bertepatan dengan lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan puncak dari kebudayaan Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keberagaman budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Semboyan ini telah menjadi satu dari empat pilar kebangsaan bersama Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

“Dan hari lahirnya Bhinneka Tunggal Ika itu tepat pada 17 Oktober, bersamaan dengan penandatanganan lambang negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika oleh Presiden Soekarno. Saat itu, Perdana Menterinya adalah Sukiman dalam Kabinet Sukiman,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari