Kamis, 03 Juli 2025
Menu

Bikin Ruwet! DPR Bakal Panggil Fadli Zon untuk Klarifikasi Besok

Redaksi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada Rabu, 2/7/2025 untuk memberikan klarifikasi mengenai semua polemik penulisan ulang sejarah RI yang belakangan menjadi sorotan publik.

“Besok itu kami mengundang Pak Fadli Zon, besok jam 10 kami akan merapat. Tadinya rapat bahas mengenai anggaran, tapi nanti kami selipkanlah mengenai polemik penulisan sejarah,” katanya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1/7/2025.

Kisruh pernyataan Fadli Zon mengenai peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 pun, menurut Lalu, akan menjadi hal yang sangat harus diklarifikasi oleh politisi Partai Gerindra tersebut.

“Termasuk (pemerkosaan massal 98) salah satunya itu, yang bikin ribut di publik kan masalah itu. Itu beliau harus verifikasi sesuai jabatan beliau sebagai Menteri Kebudayan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengaku pada prinsipnya, Komisi X sangat mendukung proyek penulisan ulang sejarah RI. Asalkan dilaksanakan secara objektif, jujur, dan tidak bermuatan politik.

“Tapi nanti kita lihat dinamikanya, kalau ternyata nanti dirapatkan Pak Fadli Zon tidak bisa menjelaskannya, tentunya nanti kita akan mengambil kesimpulan,” ujarnya.

Secara pribadi, Lalu berpendapat sarannya tidak jauh berbeda dengan salah satu kesimpulan rapat yang akan dilakukan Komisi X dengan Menbud nanti.

“Satu, tidak tergesa-gesa. Dua, laksanakan uji publik. Tiga, libatkan semua pihak, seluruh pemangku sejarah. Tidak hanya itu, tim harusnya menjadi pihak yang mengumpulkan para sejarawan, para pelaku sejarah, kemudian bukti publik yang ada. Ini fungsi uji publik, kita harus dikedepankan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang bakal melakukan uji coba dan sosialisasi untuk penulisan ulang sejarah pada Juli 2025, Lalu mengaku tidak masalah asal tidak terburu-buru.

“Belum (ada tanggal di bulan Juli), jadi kalimat jangan tergesa-gesa itu ya maksudnya. Kami menginginkan supaya benar-benar rampung dulu. Jika ada masalah, harus mengakomodir semua pihak,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari