DPR Ngaku Masyarakat yang Dukung Eksploitasi Nikel Raja Ampat Tidak Direkayasa

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Bambang Patijaya menyakini bahwa dukungan masyarakat terhadap aktivitas penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, khususnya di Pulau Gag, bukanlah hasil dari rekayasa.

“Saya pikir tidak ada rekayasa dalam bagaimana Menteri ESDM turun langsung ke lapangan, bertemu dengan gubernur, bupati, dan masyarakat. Di Pulau Gag sendiri terdapat sekitar 700 kepala keluarga, dengan total penduduk lebih dari 700 orang. Mereka memberikan dukungan terhadap kelangsungan kegiatan tambang ini,” ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa,10/6/2025.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan yang terpenting ialah seluruh aktivitas pertambangan telah memenuhi aspek regulasi dan perizinan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan serta dampak sosial yang ditimbulkan.

“Yang paling penting adalah pertama, apakah pemenuhan aspek regulasi sudah dilaksanakan. Kedua, apakah operasional tambang sudah berjalan sesuai izin dan bersifat berkelanjutan. Ketiga, bagaimana dampak sosialnya, serta sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya (CSR). Itu yang kami perhatikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan tersebut untuk mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian ekologi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Inilah yang harus kita optimalkan. Artinya, manfaat ekonomi bisa diraih, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat pun mendapat keuntungan. Sehingga kita bisa mencapai titik temu yang baik untuk semua pihak,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, diduga masyarakat Raja Ampat melakukan aksi demo untuk menolak adanya penutupan tambang nikel yang menjadi sorotan belakangan ini. Aksi ini bahkan dilakukan saat adanya kunjungan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua untuk meninjau aktivitas penambangan di sekitar Pulau Gag.*