Selasa, 17 Juni 2025
Menu

YLBHI: Tudingan Prabowo ke LSM Justru Bungkam Partisipasi Rakyat

Redaksi
Presiden Prabow Subianto saat memberikan sambutan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 2/6/2025 | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Prabow Subianto saat memberikan sambutan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 2/6/2025 | YouTube Sekretariat Presiden
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menilai, pemerintahan saat ini menunjukkan kontradiksi serius dalam sikap terhadap asing dan partisipasi masyarakat.

Ia menyebut bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding adanya agenda asing dalam gerakan masyarakat sipil justru tidak berdasar dan berpotensi membungkam suara kritis publik.

“Bagaimana mungkin pemerintah menuding masyarakat sipil berpihak pada asing, sementara selama ini justru pemerintah yang sangat mengedepankan kerja sama dengan asing, baik pada masa Jokowi maupun Prabowo,” ujar Isnur saat dihubungi Forum Keadilan, Selasa, 3/6/2025.

Ia mencontohkan proyek-proyek besar yang menggunakan dana asing selama era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, hal serupa kini juga mulai terlihat pada pemerintahan Prabowo yang bahkan menempatkan orang asing dalam struktur kepemimpinan di beberapa lembaga strategis seperti Danantara.

Isnur mempertanyakan logika tudingan Prabowo terhadap lembaga swadaya masyarakat yang selama ini justru menjadi garda terdepan dalam membela hak rakyat.

“LBH bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan undang-undang bantuan hukum. Kerja kami adalah kerja patriotik, kerja nasionalis. Kami membela rakyat dan menegakkan hukum, bukan menjual negara,” lanjutnya.

Isnur juga mengingatkan bahaya dari pola pikir yang terus-menerus mencurigai peran masyarakat sipil. Ia menyebut bahwa sikap ini mengingatkan pada masa lalu Prabowo yang terlibat dalam penculikan aktivis 1998.

“Ini menunjukkan watak otoritarian yang masih ada. Ketika orang-orang yang mencintai negara, membela hak rakyat, justru dituduh sebagai ancaman, maka yang terjadi adalah pembungkaman,” katanya.

Menurutnya, pernyataan Prabowo tidak hanya bermasalah secara substansi, tapi juga berbahaya bagi demokrasi.

“Ini adalah bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat yang kritis. Ini propaganda lama yang dipakai ulang untuk membungkam publik yang aktif dan peduli terhadap negaranya,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyuarakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) tapi justru didanai oleh asing. Ia mengajak setiap elemen bangsa bersatu membumikan nilai-nilai Pancasila untuk bersama-sama menghadapi kekuatan asing yang tidak suka dengan Indonesia.

Prabowo menyampaikan, ratusan tahun, berbagai negara asing telah mengadu domba bangsa Indonesia. Bahkan, terkini diduga para negara asing membiayai LSM untuk terus mengadu domba bangsa Indonesia. Ia tak menginginkan bangsa Indonesia terus dipermainkan dengan negara asing.

“Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing, kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun,” ucap Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 2/6.*

Laporan oleh: Syahrul Baihaqi