Istana Buka Suara Terkait Pengamanan TNI di Kejaksaan
FORUM KEADILAN – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO), Hasan Nasbi meluruskan mengenai isu miring tentang pengerahan TNI menjaga kantor-kantor Kejaksaan di setiap daerah.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut adalah hal biasa dan menurutnya, pengerahan TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan adalah wujud kerja sama antarlembaga.
“Ini kan bukan seperti kondisi darurat kemudian TNI bersenjata lengkap kemudian menjaga demo di kejaksaan. Ini MoU untuk pengamanan di dalam kejaksaan dan ini biasa saja. Dan Kejaksaan kan juga punya MoU dengan Polri juga,” kata Hasan pada diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 17/5/2025.
Hasan mengatakan setiap lembaga negara berhak untuk menjalin kerja sama dengan lembaga negara lain dan mencontohkan Badan Gizi Nasional (BGN) saat awal pendirian.
Diketahui, pada saat itu BGN melibatkan TNI untuk penyediaan lahan. BGN juga bekerja sama dengan BUMN. Hasan menyebut bahwa hal tersebut juga dapat dilakukan Kejaksaan.
“Apalagi di kejaksaan itu ada Jaksa agung muda pidana militer, juga bisa melakukan kerja sama dengan TNI,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, TNI mengerahkan prajurit untuk menjaga kantor-kantor Kejaksaan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.
TNI menerjunkan satu Satuan Setingkat Peleton (SST) atau 30 prajurit untuk menjaga setiap Kejaksaan Tinggi dan mengerahkan satu regu atau 10 prajurit untuk menjaga Kejaksaan Negeri.
Prajurit-prajurit yang ditugaskan berasal dari Satuan Tempur (Satpur) dan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur) di wilayah jajaran masing-masing. Mereka dirotasi setiap bulan.*
