FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma menilai, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bisa dimaknai positif dari sisi hubungan kebangsaan.
Menurut Ardli, pertemuan tersebut menunjukkan bahwa para elit politik tetap menjaga hubungan personal sebagai sesama anak bangsa, meskipun sebelumnya sempat berseberangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dalam konteks kebangsaan dapat kita maknai sebagai satu hal yang positif, di mana elit politik menunjukkan bahwa hubungan personal antar anak bangsa tetap terjaga dengan baik, terutama dalam upaya rekonsiliasi pasca perseteruan dalam agenda pemilu yang lalu,” kata Ardli kepada Forum Keadilan, Kamis 10/4/2025.
Namun demikian, Ardli mengingatkan bahwa jika pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan politik yang membuat PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, maka hal itu justru dapat berdampak buruk terhadap kualitas demokrasi.
“Jika benar bahwa pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan politik dengan agenda masuknya PDIP menjadi bagian koalisi pemerintah, maka lenyaplah sudah harapan kita terhadap eksistensi dari fungsi check and balances dalam menjalankan kekuasaan di negara kita ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, dominasi koalisi di parlemen berpotensi menghilangkan peran kritis DPR terhadap pemerintah. Sebab, faktanya selama ini DPR kerap tunduk pada garis partai, bukan pada kepentingan publik.
“Dengan masuknya semua partai dalam koalisi akan berdampak pada peran parlemen atau DPR yang faktanya selama ini selalu patuh dan tunduk terhadap partainya masing-masing,” katanya.
Ardli menilai, situasi seperti itu tidak ideal bagi perkembangan demokrasi ke depan.
“Dengan demikian pemerintah sekarang tidak akan lagi mendapatkan koreksi pada setiap kebijakan yang akan dibuat, dan tentunya itu tidak baik untuk demokrasi kita ke depannya,” pungkas Ardli.*
Laporan Muhammad Reza
