Trump Naikan Tarif, Sri Mulyani Janjikan Defisit Tetap Terjaga
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8/4/2025, mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mempunyai defisit Rp104,2 triliun per 31 Maret 2025.
Ia menyebut bahwa angka defisit tersebut setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Walaupun demikian, ia mengaku defisit saat ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang (UU) No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan telah disetujui DPR di angka 2,53 persen.
“2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri mulyani.
Terkait pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara berada di Rp516,5 triliun dengan total belanja negara Rp620,3 triliun. Pendapatan itu terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp400,1 triliun dan PNBP senilai Rp115,9 triliun.
Kemudian, ia menjelaskan bahwa belanja negara, angka Rp620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.
Untuk dapat mempersiapkan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa penerbitan surat Berharga Negara sebesar Rp282 triliun adalah suatu persiapan.
“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ia memastikan APBN 2025 tetap dalam kondisi yang sehat dan terjaga walaupun saat ini menghadapi ketidakpastian global. Terutama dari potensi tekanan dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Anggaran negara, kata Sri Mulyani, telah dirancang secara hati-hati, untuk dapat tetap mendukung berbagai program strategis tanpa adanya mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal. Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 tetap prudent dan sustainable walaupun memiliki banyak program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden RI.
“Presiden memang punya banyak program tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable,” tambahnya.
Pernyataan ini dijelaskan untuk menanggapi kekhawatiran yang berkembang dalam sebulan terakhir bahwa APBN akan mengalami tekanan berat yang diakibatkan berbagai inisiatif pemerintah.
Sri Mulyani pun menepis tudingan anggaran negara akan jebol dan meminta agar publik tak menyebarkan keresahan yang tidak berdasar.
“Jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik,” sambungnya.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga kuartal I 2025, berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan jalur, termasuk belanja negara untuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyebut bahwa pemerintah telah menyalurkan subsidi pupuk sebanyak 1,3 juta ton dalam tiga bulan pertama dan bantuan makanan bergizi kepada 2,6 juta penerima.
Program pendidikan dan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis yang terus dijalankan. Berbagai inisiatif baru dapat tetap dibiayai dalam ruang fiskal yang tersedia.
Alokasi untuk sektor pertahanan dan dana desa juga tetap masuk dalam struktur APBN tanpa menambah beban fiskal. Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh program telah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk sumber pendanaannya, seperti dividen dari BUMN.
Diketahui, hingga akhir Maret 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara dengan 0,43 persen terhadap produk Domestik Bruto (PDB).
“Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence, karena ini penting sekali,” tandasnya.*
