KSAD Maruli Soal Polemik Seskab Teddy: Jabatan Sesmilpres dari Dulu Dipimpin Jenderal Bintang Dua
FORUM KEADILAN – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) sejak dulu selalu diisi oleh perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal (bintang dua).
“Sesmilpres itu memang dari dulu dipimpin oleh Mayor Jenderal. Sekretarisnya, polisi. Tidak ada yang keluar dari militer dan polisi,” ujar Maruli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 13/3/2025.
Menurut Maruli, aturan yang berlaku selama ini tidak mewajibkan seorang perwira untuk pensiun saat menjabat Sesmilpres. Pernyataan ini menanggapi polemik terkait posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang belakangan menjadi sorotan.
“Kalau berdasarkan dari juru bicara kepresidenan kemarin, kan ada yang menyampaikan bahwa ada Perpres, Seskap di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang dua, tidak ada yang pensiun sejak aturannya ada,” jelasnya.
Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa semua akan bergantung pada revisi aturan yang sedang diproses.
“Tetapi semuanya itu tergantung revisi nanti. Kalau revisinya nanti harus pensiun, ya pensiun,” katanya.
Terkait kemungkinan perubahan aturan yang mengharuskan perwira keluar dari lingkungan Sesmilpres, Maruli mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan regulasi.
“Kalau keluar Sesmilpres, kayak Bulog dan Kementan? Itu nanti kita lihat. Makanya pengaturannya, revisinya segera keluar. Nanti kalau harus keluar, ya keluar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maruli menyinggung pentingnya penghargaan bagi para perwira yang telah bekerja dengan baik, termasuk di lingkungan Sesmilpres.
“Ada beberapa orang yang ngomong, kalau kita kasihan, ada juga sampai tingkat jenderal, penghargaan pun ada. Kalau ini Mayor, Letkol, kita hargai. Ya sudah bekerja baik saja kalau mau. Kalau kerjanya baik, nanti dapat (penghargaan),” tutupnya.
Seperti diketahui, polemik terkait posisi Teddy Indra Wijaya di Sesmilpres mencuat setelah adanya dugaan pelanggaran aturan terkait status aktifnya di militer. Pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi aturan yang mengatur posisi tersebut.*
Laporan Muhammad Reza
