Minggu, 13 Juli 2025
Menu

Tamsil Linrung Bantah Terima Dana KTP-el: Saya Siap Diklarifikasi dan Dikonfrontasi

Redaksi
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dalam podcast Madilog Forum Keadilan, Selasa, 11/3/2025 | YouTube Forum Keadilan TV
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dalam podcast Madilog Forum Keadilan, Selasa, 11/3/2025 | YouTube Forum Keadilan TV
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Daftar nama penerima dana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kini ramai diperbincangkan publik setelah tersebar dan menjadi viral.

Dari nama-nama yang dirilis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK itu ada nama Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI 2009-2014 itu membantah keterlibatannya pada proyek e-KTP tersebut.

Bahkan Tamsil berani menantang kembali pihak yang menyebut namanya terlibat pada proyek haram itu. Ia juga berani melakukan sumpah mubahalah seperti diajarkan dalam Islam.

“Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wata’ala bahwa saya sama sekali tidak terkait dengan kasus KTP elektronik itu,” kata Tamsil seperti keterangannya di Jakarta, Jumat, 10/3/2025.

“Jika saya menerima uang yang disebutkan itu, dalam jumlah berapa pun maka laknat Allah subhanahu wata’ala atas diri saya. Dan jika saya benar tidak menerima, maka yang menuduh, yang memfitnah, dan mempercayai fitnah tersebut ditimpa laknat Allah Subhanahu Wata’ala di dunia dan akhirat,” tambah Tamsil yang juga Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) ini.

Politisi asal Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini bahkan dikait-kaitkan dengan posisinya sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI saat proyek ini mulai berjalan beberapa tahun lalu.

“Saya siap dikonfrontasi dengan orang atau siapa pun itu yang mengaku telah memberikan sejumlah uang,” tantang Tamsil.

Tamsil berkali-kali membantah dirinya terlibat dalam pembahasan penyalagunaan proyek KTP-el itu. Sebab, menurutnya, semua pembahasan yang diikutinya adalah proses resmi yang sah, bukan untuk perencanaan busuk untuk menikmati uang korupsi seperti yang terjadi pada proyek e-KTP itu.

“Saya berani garansi jika saya tidak pernah terlibat membahas KTP elektronik ini di luar rapat-rapat resmi DPR,” terangnya.

Hingga saat ini, KPK terus mendalami dugaan korupsi proyek KTP-el yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sementara itu, berbagai reaksi bermunculan dari masyarakat terkait viralnya daftar nama penerima dana tersebut.

Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan menyeret lebih banyak pihak yang diduga terlibat dalam korupsi proyek KTP-el.*

Laporan Muhammad Reza