COO Danantara soal Konglomerat Cina Jadi Penasihat Danantara: Mungkin Gosip-Gosip Ya

FORUM KEADILAN – Chief Operational Officer (COO) Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria menjawab soal kabar konglomerat Cina yang masuk dalam daftar usulan Dewan Penasihat Danantara.

Dony mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada yang tahu siapa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto menempati posisi Dewan Penasihat. Walaupun begitu, kata dia, kabar soal konglomerat Cina masuk jajaran Dewan Penasihat bisa saja hanyalah gosip.

“Itu saya belum tahu, ya itu mungkin gosip-gosip ya,” ungkap Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 5/3/2025.

Donny menegaskan bahwa siapa saja yang menempati jajaran Dewan Penasihat Danantara hanya Prabowo yang bisa menentukan. Ia mengaku, pihaknya hanya bisa mengusulkan nama-namanya saja.

“Pokoknya itu semua sedang dikonfirmasi tentunya, siapa orangnya belum bisa dipastikan nanti presiden nanti akan menilai,” ujar dia.

Dony menyebut, yang pasti di jajaran Dewan Penasihat akan diisi oleh banyak figur global. Hal ini dinilai penting untuk membuat tata kelola Danantara menjadi semakin baik lantaran mengikuti praktik terbaik internasional.

“Yang pasti bahwa kita karena ini menjadi satu yang baik dan bagus secara tata kelola, kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu pak presiden yang akan mengumumkan,” tutur Dony.

“Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” sambung dia.

Sebelumnya, nama-nama yang muncul dalam jajaran Dewan Penasihat Danantara antara lain Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair dan investor Amerika Serikat (AS) Ray Dalio yang juga kemungkinan akan mengisi posisi Dewan Penasihat, bukan Dewan Pengawas.

Sebab, Dony mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Danantara bakal ditempati oleh beberapa perwakilan aparat hukum negara, seperti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ada juga sejumlah instansi terkait seperti, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Pengawas itu kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, ada ketua KPK, BPK, ini kan semua ini artinya menunjukkan bahwa kita sangat hati-hati, karena itu yang bergabung juga profesional, yang punya niat baik. Kalau nggak mereka takut kan melihat pengawasnya segitu banyak,” pungkas Dony.*