Dadan mengatakan bahwa hingga saat ini, telah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.
“Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin, 3/3/2025.
Ia menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta perima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.
Jika program ini terus berkembang, lanjutnya, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.
“Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan,” jelasnya.
Dadan menilai program MBG berjalan lancar dan menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu muai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.
Ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.
“Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi,” tuturnya.
“Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” imbuhnya.
Dadan merespons mengenai potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG dan hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.
Oleh demikian, ia mengatakan pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.
“Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin,” tegasnya.
Daddy mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.
“Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus,” terangnya.
Dadan pun memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.
“Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.
“Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu,” tandasnya.*
