FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu 2024 bukanlah sebuah kegagalan total. Menurutnya, PSU merupakan hal yang selalu terjadi di setiap periode pemilu.
“Setiap periode itu pasti ada PSU. Dari 301 gugatan yang masuk, yang diputuskan PSU kurang lebih 24 atau 26. Jadi kalau dibilang gagal total juga tidak,” ujar Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27/2/2025.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait beberapa permasalahan yang dinilai terlalu sederhana namun tetap lolos dalam proses pemilihan.
“Ada hal-hal yang menurut catatan kami terlalu simpel untuk bisa terloloskan. Misalnya ada calon yang masih memiliki permasalahan hukum atau bahkan narapidana yang masih bisa lolos. Itu kan masalah kecermatan saja,” tambahnya.
Oleh karena itu, Dede menegaskan bahwa DPR akan melakukan evaluasi agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, aspek kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu harus menjadi perhatian utama.
“Evaluasi ini penting agar ke depan tidak boleh terjadi lagi. Ada kompetensi dan profesionalitas yang harus dijunjung sejak awal,” tegasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima ratusan gugatan sengketa hasil pemilu dari berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, puluhan di antaranya diputuskan harus menjalani PSU sebagai bagian dari proses perbaikan demokrasi.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut bahwa Pemilu 2024 merupakan yang terburuk dalam sejarah.
“Sekarang terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa Pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah,” kata Deddy dalam rapat di Gedung DPR Komisi II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27/2.
Laporan Muhammad Reza
