FORUM KEADILAN – Pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa rekonstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sedang dilakukan pemerintah tidak boleh berlangsung terlalu lama.
Menurutnya, penundaan ini berdampak pada banyak sektor, terutama konstruksi, yang kini masih menunggu kejelasan anggaran.
“Kami sangat berterima kasih dengan keputusan pemerintah yang melakukan rekonstruksi APBN 2025. Tapi selanjutnya mari kita ikuti perkembangannya,” ujar Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin 10/2/2025.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi V DPR telah menghentikan sementara rapat kerja dengan para menteri sesuai arahan pimpinan DPR. Namun, ia berharap proses rekonstruksi anggaran ini bisa segera selesai agar proyek-proyek pemerintah dapat kembali berjalan.
“Saya rasa ini tidak akan memakan waktu lama. Sebagai wakil rakyat, saya tidak ingin ini berlarut-larut. Kalau terlalu lama, semua bisa diam. Sekarang saja sudah ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, penundaan ini juga berdampak luas terhadap sektor lain seperti bisnis material bangunan.
“Bisnis batu tidak bergerak, bisnis pasir tidak bergerak, bisnis semen tidak bergerak. Padahal, sejak Desember sudah mulai dilakukan lelang dini untuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Lasarus menekankan bahwa APBN bukan sekadar soal untung rugi, tetapi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang memiliki efek domino luas. Jika sektor konstruksi terhenti, maka akan berdampak pada meningkatnya pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia optimistis bahwa jika pemerintah segera mengirimkan rancangan anggaran yang telah direvisi ke DPR, maka pembahasannya tidak akan memakan waktu lama.
“Ini baru bulan Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, saya percaya paling lama dua minggu selesai. Setelah itu semua bisa berjalan kembali, termasuk program padat karya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia pun berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar berbagai proyek strategis bisa kembali beroperasi dan ekonomi masyarakat tetap bergerak.*
Laporan Muhammad Reza
