FORUM KEADILAN – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog merupakan bagian dari penyegaran di tubuh perusahaan.
“Di Bulog ada kebijakan 3 juta gabah yang harus diserap. Dari data yang ada, serapannya masih kecil, sehingga perlu ada penyegaran serta dukungan sistem yang memastikan tugas ini berjalan optimal,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Senin, 10/2/2025.
Erick menekankan bahwa kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional, terutama dalam mendorong swasembada beras. Ia mengingatkan agar serapan beras yang tidak optimal, tidak berimbas pada penurunan harga gabah, yang pada akhirnya bisa merugikan petani.
“Jangan sampai kita menuju swasembada pangan, tapi beras yang selama ini diimpor akhirnya serapannya tidak maksimal. Kalau harga gabah turun, petani bisa kapok menanam,”tegasnya.
Menurut Erick, penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy merupakan langkah strategis untuk membawa Bulog mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini bagian dari pilihan ekosistem. Kita harus melihat dari perspektif lain untuk memastikan efektivitas kebijakan,” katanya.
Tetapi, mengenai potensi pelanggaran aturan terkait pengangkatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, Erick memilih untuk tidak berkomentar.
Diketahui, berdasarkan Undang-Undang TNI Pasal 47 ayat (2), jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI hanya terbatas pada kementerian di bidang politik dan keamanan, pertahanan negara, serta beberapa lembaga tertentu seperti Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, dan Mahkamah Agung.*
Laporan Novia Suhari
