FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra merespons kekhawatiran masyarakat terkait rencana kepulangan Hambali, salah satu teroris yang ditahan di Guantanamo, ke Indonesia.
“Pemerintah kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah persuasif mengantisipasi semua itu, dan juga langkah-langkah pendekatan non-kepolisian sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” katanya kepada wartawan, di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat, 24/1/2025.
Apalagi, kata Yusril, melihat perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah. Menurutnya, kelompok tersebut telah menyatakan taubat dan berkomitmen untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas terorisme, bahkan menyatakan kesetiaan pada pemerintah Indonesia.
Yusril mengungkapkan pengalaman saat diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk berbicara dengan Abu Bakar Ba’asyir, tokoh penting Jamaah Islamiyah sekaligus salah satu teroris tersangka kasus Bom Bali pada tahun 2002, hingga akhirnya Ba’asyir dibebaskan.
“Sampai hari ini, kekhawatiran tentang tindak terorisme dari Abu Bakar Ba’asyir tidak pernah terjadi,” ujarnya.
Menanggapi kritik yang muncul terkait upaya memulangkan Hambali, Yusril menekankan pentingnya memberikan perlakuan adil kepada semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki latar belakang sebagai teroris.
“Kita ini pemerintah, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang adil kepada semua orang. Jangan karena dia teroris, dia warga negara kita, kita biarkan dia di luar negeri. Itu tidak bisa,” katanya.
Ia mengaku optimistis bahwa dengan langkah-langkah deradikalisasi yang telah dilakukan, pemerintah mampu mengelola kepulangan Hambali dengan baik tanpa menimbulkan ancaman baru.
“Kekhawatiran masyarakat tentu kita hargai, tapi pemerintah akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab terhadap seluruh warga negara,” tutupnya.*
Laporan Novia Suhari