FORUM KEADILAN – Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi masa reses, ia melihat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi program tersebut.
“Hubungan atau kewenangan antara pusat dan daerah tidak sejalan. Kemitraan antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan kesejahteraan di provinsi dan kabupaten justru tidak terjalin dengan baik,” ujar Filep di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 20/1/2025.
Menurutnya, ketidakjelasan hubungan kemitraan tersebut berdampak pada tumpang-tindih kewenangan dan tanggung jawab. Ia juga menyoroti kurangnya pengawasan terhadap kelayakan makanan yang diberikan kepada siswa-siswi.
“Di sejumlah daerah, hampir rata-rata tidak ada supervisi yang memastikan bahwa makanan dan minuman itu layak untuk dikonsumsi. Bahkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di beberapa daerah tidak dilibatkan,” ungkapnya.
Filep juga menyoroti persoalan data siswa yang tidak terintegrasi dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa banyak dinas pendidikan tidak dilibatkan dalam proses pengumpulan data siswa, sehingga data lebih banyak dikumpulkan langsung oleh Babinsa atau aparat lainnya.
“Misalnya tentang data siswa-siswi, hampir dari semua provinsi, anggota DPD memberikan informasi bahwa dinas pendidikan tidak diminta untuk memberikan data. Sebaliknya, Babinsa lebih banyak berhubungan langsung dengan sekolah untuk memperoleh data,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya perhatian terhadap kebutuhan khusus siswa, seperti alergi makanan. Guru-guru diminta untuk mencatat informasi tersebut tanpa ada sistem yang jelas untuk menindaklanjutinya.
“Tidak ada sistem yang memastikan apakah siswa-siswi ini memiliki dampak terhadap makanan tertentu, seperti alergi. Semua hanya diminta kepada guru untuk mencatat tanpa ada tindak lanjut,” tambahnya.
Filep menegaskan bahwa meskipun konsep MBG ini baik, implementasinya masih jauh dari harapan. Bahkan, ada temuan terkait pengadaan makanan yang tidak transparan dan berpotensi membahayakan kesehatan siswa.
“Hampir di semua daerah ditemukan pihak pengadaan yang tidak jelas. Kita konsen pada kesehatan dan keselamatan siswa-siswi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperbaiki sistem implementasi program MBG agar tujuan meningkatkan gizi dan kesehatan siswa dapat tercapai dengan baik.*
Laporan Muhammad Reza