World Bank Kritik Indonesia Tak Bisa Kelola Pajak dan Sebut Seperti Nigeria
FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kritik dari World Bank yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengelolaan pajak yang kurang optimal. Menurut pandangan lembaga tersebut, Indonesia disamakan dengan Nigeria dalam hal koleksi pajak yang tidak efektif.
“Jadi, World Bank itu mengkritik kita bahwa kita salah satu negara yang mengkolek pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria,” katanya dalam konferensi pers, di kantor DEN RI, Kamis, 9/1/2025.
“Menurut mereka (World Bank), kalau kita melakukan program ini (empat pilar goverment technology) itu bisa menambah 6,4 persen dari GDP, atau setara kira-kira Rp1.500 triliun,” sambungnya.
Luhut menyatakan, pemerintah telah mulai memetakan angka tersebut dan fokus untuk memperbaiki sistem perpajakan secara menyeluruh. Namun, ia menegaskan bahwa proses ini membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak dan mengimbau agar kritik yang tidak konstruktif dihentikan sementara.
“Angka ini kita breakdown sekarang, dan saya lihat kalau kita lakukan dengan baik, semua sepakat, jangan berkelahi terus, jangan terus kritik-kritik dulu. Biarkan jalan dulu, nanti ya kritik. Berikan kritik yang membangun, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan,”ujarnya.
Luhut juga menyebut bahwa pendekatan berbasis Tinbergen Rule, yang diperkenalkan oleh anggota DEN Chatib Basri dan Wakil Ketua DEN Prof. Mari Pangestu, akan menjadi kerangka utama dalam reformasi kebijakan ini. Pendekatan ini, memungkinkan satu kebijakan untuk menyelesaikan berbagai masalah.
“Karena kami sebenarnya juga ter-trigger oleh Pak Chatib Basri ini, dia datang dengan Tinbergen Rule yang saya juga baru belajar. Jadi kita mau coba supaya sekarang Tinbergen Rule ini diterapkan untuk memperbaiki banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang kita buat,” tuturnya.
Lebih jauh, Luhut optimistis dengan digitalisasi sistem pemerintahan yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Ia mencontohkan kesuksesan Indonesia dalam digitalisasi di sektor lain seperti program penanganan COVID-19, sistem pengelolaan minerba, dan proses digitalisasi kelapa sawit.
“Jadi, ini bukan hal baru buat kita. Saya ingin menyampaikan bahwa langkah ini sangat bagus dan optimis bisa membawa hasil yang signifikan,” tutup Luhut.*
Laporan Novia Suhari
