Jadi Tersangka, Siapa Pengganti Hasto Kristiyanto di Kursi Sekjen PDIP?
FORUM KEADILAN – Menjelang Kongres PDI Perjuangan (PDIP) yang rencananya akan digelar pada April 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Hasto dituding terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.
Kosongnya kursi Sekjen PDIP membuat publik bertanya-tanya, ‘who is the next Hasto?’ Ada beberapa nama beken yang mencuat, seperti Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Kemudian, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Deddy Yevri Hanteru Sitoru, dan Said Abdullah, hingga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto.
Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti melihat, PDIP membutuhkan sosok yang tegas serta menarik di dalam ataupun luar partai.
Kata Ray, PDIP tak kekurangan kader berpengalaman. Hanya, di kondisi saat ini PDIP membutuhkan sosok yang memiliki keberanian tangguh seperti Hasto.
“Siapa setelah Hasto, sabar saja. Nanti setelah Februari akan terlihat siapa yang bersinar. Di PDIP itu banyak kader, hanya dalam kondisi seperti sekarang, PDIP butuh sekjen dengan keberanian yang telah diperlihatkan oleh Hasto Kristiyanto,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 28/12/2024.
Katanya, menjadi seorang sekjen partai harus sosok yang tegas dan tidak mudah dipengaruhi. Sebab, ketika sebuah partai dihantam, maka ketegaran sekjen adalah faktor penting untuk membuat partai tetap dalam soliditas.
Ray melihat, kasus Hasto sekarang ini bagian dari upaya melemahkan PDIP ketika memilih jalan oposisi, sehingga membuat PDIP sibuk mengurusi urusan internal di tengah beberapa isu besar yang sedang bergulir.
Ray juga berpendapat, dengan suasana seperti ini, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi tanpa pengawasan kritis. Dengan begitu, Presiden Prabowo bisa saja menjalankan kebijakan yang dianggap penting meski kurang populis di tengah masyarakat.
“Alias pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan yang memadai. Ini juga memungkinkan memasukan isu yang bersifat membelah PDIP, khususnya menjelang kongres mereka Maret/April tahun 2025. Khususnya dalam perebutan jabatan sekjen akan berpotensi jadi sumber pembelahan PDIP,” jelasnya.
Tentu saja, kata Ray, kasus menersangkakan Hasto menjadi keuntungan bagi KPK. Karena dapat meningkatkan pandangan positif masyarakat terhadap lembaga antirasuah itu.
“Terbuka kemungkinan jalan cerita kasus ini akan dibuat panjang, dan jika itu terjadi, maka bobot politisnya sudah lebih dominan dari pada penegakan hukumnya,” pungkasnya.*
Laporan Merinda Faradianti
