FORUM KEADILAN – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengklaim telah menerima banyak laporan terkait dengan pelanggaran netralitas institusi negara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Hal itu disampaikan Megawati melalui video dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat.
“Saya mendengar begitu banyak laporan, terhadap institusi negara yang tidak netral,” ujar Megawati dalam konferensi pers melalui video singkat, di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 20/11/2024.
Menurut Megawati, banyak dari mereka yang maksa masyarakat untuk mendukung pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi. Bahkan juga ada yang diiming-iming sembako gratis, uang.
” Itu semua adalah bagian dari money politics,” tegas Megawati.
Menurut Megawati, Indonesia harus belajar dari negara Ghana. Kata dia, Ghana, meski berada di dalam kepungan kemiskinan tapi masyarakatnya mampu menolak suap dalam pemilihan kepala daerah.
“Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis,”ucapnya.
Masyarakat Ghana berani menolak suap, demi memilih pemimpin yang mampu memberikan pendidikan, sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan, tutup Megawati.*
Laporan Novia Suhari
