FORUM KEADILAN – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenti memberikan tanggapan terkait adanya pandangan yang melarang perempuan untuk memegang posisi berat seperti menjadi gubernur.
Lolly menekankan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan kampanye, terutama untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU).
“Cara kerja Bawaslu adalah melihat UU ada yang dilanggar atau tidak, ada hasutan atau tidak, kemudian terjadi menghasut mengadu domba yang konteksnya itu SARA,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 29/10/2024.
Menurut Lolly, jika ada pesan-pesan yang berseliweran seperti larangan bagi perempuan menjadi pemimpin, misalnya dalam bentuk slogan di spanduk, Bawaslu akan menilai apakah hal tersebut melanggar ketentuan hukum.
“Bawaslu dalam konteks ini akan melakukan kajian tersendiri. Jika melanggar ketentuan hukum, tentu kami akan memberikan rekomendasi terkait Undang-Undang apa yang dilanggar,” jelas Lolly.
Bawaslu, kata Lolly, secara aktif mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat memberikan contoh yang baik dalam proses demokrasi.
Lolly menegaskan bahwa kampanye tidak boleh mengandung muatan misoginis atau diskriminatif.
“Dalam konteks ini, Bawaslu selalu memberikan imbauan supaya setiap orang memberikan contoh yang baik dalam proses demokrasi, salah satunya adalah memastikan kampanye tidak diskriminatif,” ujarnya.
Sebelumnya, calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati bicara terkait perlindungan terhadap wanita dalam debat perdana Pilgub Banten 2024. Dia menyinggung wanita semestinya tak diberi beban berat, apalagi menjadi gubernur.
Hal ini disampaikan Dimyati pada sesi tanya jawab paslon saat debat Pilkada Banten 2024, Rabu, 16/10.*
Laporan Syahrul Baihaqi
