FORUM KEADILAN – Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyebut bakal ada perebutan akses pada program-program strategis dalam Kabinet Merah Putih. Hal itu bisa terjadi imbas dari gemuknya koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Nanti akan terjadi perebutan akses pada program strategis pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih pada pemilu ke depan. Jadi partai-partai akan berebut akses-akses itu,” ujar Fernandes sebuah diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Barat, Jumat, 25/10/2024.
Selain Fernandes juga memprediksi akan muncul kompetisi internal di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu. Kata dia, pada tahun pertama biasanya difokuskan pada restrukturisasi kabinet dan administrasi.
“Tahun ke dua mulai bekerja, tahun ke tiga hingga keempat akan menjadi waktu persiapan pemilu,” kata Fernandes.
Selain itu, Fernandes juga menyoroti bahwa beberapa menteri dan wakil menteri terafiliasi dengan kelompok bisnis. Sehingga kondisi seperti itu dipastikan bakal menimbulkan permasahan tersendiri.
“Bagaimana para menteri ini dapat meminimalkan konflik kepentingan dalam kebijakan yang diambil?. Ini penting untuk dipertimbangkan,” tuturnya.
Fernandes pun mengingatkan, dengan lebih dari 100 menteri dan wakil menteri, ada kekhawatiran bahwa pemilu mendatang dapat mendorong anggota DPR untuk menambah jumlah kursi DPR. Tentu saja jika hal itu terjadi, kata dia, juga berpotensi mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.
Untuk itu, Fernandes memberikan beberapa masukan dan saran, yaitu untuk melakukan evaluasi berkala agar kabinet yang gemuk dapat beroperasi secara efektif. Kemudian semestinya presiden juga tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle kabinet. Bahkan dalam waktu enam bulan setelah pelantikan.
“Jika menteri tidak dapat mengeksekusi program-program strategis pemerintah dengan baik,” ucap Fernandes.
Selanjutnya, Fernandes berharap agar restrukturisasi pemerintahan yang diatur dalam peraturan presiden dapat terwujud pada akhir 2024. Sabab jika tidak, kata dia, keefektifan kabinet patut diragukan.*
Laporan Muhammad Reza
