Forum Keadilan – Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Sarmuji menyampaikan mekanisme pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berbeda dengan Ketua DPR. Disebutnya pemilihan Ketua MPR dilakukan dengan cara musyawarah.
“Kalau di DPR kan Ketua pemenang pemilu yang menjadi ketua. Tetapi di MPR kan khusus karena itu permusyawaratan, jadi dimusyawarakan. Dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yang lalu, bisa juga tidak sama dengan yang lalu,” ujar Samurji di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 20/10/2024.
Kendati demikian, Sarmuji tidak menampik akan lobi-lobi dalam pemilihan kursi kepemimpinan MPR nantinya. Rencananya, penetapan ketua dan wakil ketua MPR definitif periode 2024-2029 akan digelar pada hari Kamis 3/10/2024 besok.
“Ya nanti kita lihat permusawaratannya kan secara formal nanti. Logi-lobi tetap berguna untuk memperlancar putusan-putusan sosial,” beber Sarmuji.
Sarmuji sendiri mengaku tidak mempermasalahkan siapa dan dari partai mana yang akan menjadi Ketua MPR. Baginya, pemilihan MPR ini adalah urusan negara yang melampui kepentingan politik pribadi.
“Tapi saat ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita. Dan kalau kita sudah bicara tentang nasionalisme dan tentang negara, kita pasti ingin yang terbaik yang bisa dihasilkan adalah permusyawaratan,” kata Sarmuji.
Dikabarkan sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi calon terkuat Ketua MPR periode 2024-2029. Kabar mengenai akan ditunjuknya Ahmad Muzani sebagai ketua MPR disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah.
“Yang saya tahu Pak Muzani Ketua MPR. Insya Allah karena bagaimanapun Presiden terpilih punya ketua MPR itu wajar-wajar saja,” ucap Said.
Laporan Muhammad Reza
