Menag Yaqut Kembali Tak Hadiri Rapat Evaluasi Haji

FORUM KEADILAN – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali tidak hadir dalam rapat kerja (raker) evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 dengan tiga menteri yang digelar oleh Komisi VIII DPR RI.

Ketidakhadiran Menag Yaqut ini membuat anggota Komisi VIII DPR ramai meminta rapat ditutup.

Rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 27/9/2024 ini dimulai pukul 10.33 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi.

Agenda rapat kali ini adalah evaluasi pelaksaan ibadah haji tahun 2024.

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menag Saiful Rahmat Dasuki, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, hingga Dirjen Haji dan Umrah Kemeterian Agama (Kemenag) Hilman Latief.

Akibat dari ketidakhadiran Menag Yaqut, satu per satu fraksi di DPR melayangkan protesnya.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyebut bahwa rapat kali ini adalah kesempatan terakhir bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi kinerja mitra kementerian.

Bahkan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hingga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga tidak terlihat menghadiri rapat.

“Untuk menghargai, walaupun bahan laporan itu sudah disampaikan ke kami tapi saya ingin secara resmi melalui rapat hari ini,” kata Ashabul.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengungkapkan, seharusnya Menag Yaqut menghadiri rapat hari ini. Ia pun menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hati-hati dalam mengemban kebijakan.

“Harusnya beliau (menag) hadir mewakili pemerintah, mewakili presiden, membantu Pak Presiden, Pak Jokowi, di sini harusnya beliau hadir karena beliau harus berkaca pada presiden yang telah sosialisasi ke mana saja,” kata Abdul.

“Pak Jokowi sudah kumpulkan semua kabinet menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam tugasnya ada kesalahan kekhilafan,” lanjut dia.

Menurut Abdul Wachid, seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab. Hal yang ironis, menurut Abdul, karena ketidakhadiran Menag Yaqut adalah karena alasan tidak mendapatkan tiket pesawat.

“Pak menteri harus seperti itu, seorang pemimpin tidak hanya menteri, pimpinan suatu lembaga yang gagah berani harusnya beliau ini hadir. Jadi harusnya beliau hadir. Tapi tadi karena beliau tidak mendapatkan pesawat kembali ke Tanah Air, ini sangat ironis sekali,” pungkasnya.*