FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa merawat persatuan dan menghargai kemajemukan adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045.
“Kemajemukan bangsa Indonesia adalah fitrah, karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai sebuah fitrah, masyarakat mana pun tentu tidak dapat menolak kemajemukan itu,” kata Hadi dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 24/9/2024.
Hadi menjelaskan, Visi Indonesia Emas 2045 akan didukung oleh sumber daya manusia yang produktif.
Pada 2045, Indonesia diprediksi mencapai bonus demografi dengan jumlah penduduk 309 juta jiwa. Dari jumlah itu, 52 persen di antaranya berusia produktif, 75 persen tinggal di perkotaan, dan 80 persen berpenghasilan menengah.
“Angka partisipasi kasar (gross enrollment ratio) sumber daya manusia yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia akan mencapai 60 persen. Hal ini menggambarkan bahwa fasilitas, kapasitas, aksesibilitas, serta partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pendidikan semakin baik, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi,” jelasnya.
Hadi juga menyebutkan, lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi yang siap masuk angkatan kerja akan mencapai 90 persen, sementara tingkat pengangguran diperkirakan stabil di 3-4 persen.
Menurut Hadi, Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas bernegara dengan indeks demokrasi yang stabil di kisaran 80. Indeks perilaku anti korupsi berada di angka 3,9, dan reformasi birokrasi di kementerian sudah berjalan 100 persen.
Dalam hal pertahanan, nilai Minimum Essential Force (MEF) meningkat dari 62,3 persen pada 2020 menjadi 65,45 persen di 2023. Skor Global Cyber Security Indonesia juga naik dari 0,776 pada 2020 menjadi 0,948 tahun 2022, yang memperkuat citra Indonesia di mata dunia.
Namun, Hadi mengingatkan bahwa tantangan global di 2045 akan berbeda dan memerlukan kewaspadaan serta kerja keras.
“Namun demikian, kita tentu harus tetap waspada. Indonesia Emas bukan sesuatu yang akan datang begitu saja. Kita perlu menyadari bahwa tantangan global pada 2045 tentu sangat berbeda dengan tantangan saat ini,” pungkasnya.
Rektor UGM Ova Emilia turut menekankan pentingnya mengelola kemajemukan dengan baik agar tidak memicu konflik sosial. Kampus, kata dia, harus menjadi ruang terbuka untuk diskusi akademik yang etis dan menghormati hak asasi manusia.
“Kampus juga mendorong kebebasan berekspresi yang bisa dilakukan di luar kampus yang berdampak luas, namun harus tetap berada dalam koridor etik serta mempertimbangkan hak asasi manusia,” kata Ova.*
Laporan Reynaldi Adi Surya
