Menko Polhukam: Sebagian Data NIK-NPWP yang Bocor Tak Sesuai dengan Pemilik

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa berdasarkan analisa sementara, sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor tidak sesuai dengan data asli pemiliknya.

“Diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK (Nomor Induk Kependudukan) maupun NPWP,” kata Hadi di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 23/9/2024.

Hadi mengatakan, pihaknya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang memvalidasi data yang diduga bocor, termasuk NIK, NPWP, dan nomor telepon.

Menurut Hadi, tim dari Kementerian Keuangan juga telah bergerak menindaklanjuti laporan kebocoran ini. Dalam waktu dekat, Kemenko Polhukam akan mengadakan rapat lintas kementerian dengan sejumlah direktur jenderal untuk membahas kebocoran data dan mencari solusi.

Hadi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah jangka pendek untuk mengatasi kebocoran data tersebut, hingga terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) bertindak sebagai otoritas perlindungan data, ini harus mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) untuk memastikan tidak ada kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam perlindungan data pribadi,” katanya.

Kebocoran data NPWP ini terungkap setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums.

Melalui akun media sosialnya (X), Teguh menyebut enam juta data NPWP diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Selain NPWP, data lain yang bocor termasuk NIK, alamat, nomor telepon, email, dan informasi lain, dengan harga jual mencapai Rp150 juta.*

Laporan Muhammad Reza