FORUM KEADILAN – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku belum menerima tawaran menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
Menurut Sandiaga, persoalan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih. Namun dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak mau apabila diajak untuk kembali menjadi menteri.
“Belum ada (tawaran jadi menteri) dan saya tidak mau, itu karena prerogatif Presiden,” kata Sandiaga kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 6/9/2024.
Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu menyinggung soal etika politik bahwa tidak semua pihak terlebih mereka yang tidak berjuang dalam memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, untuk tidak berharap diangkat sebagai menterinya.
Seperti diketahui, PPP yang menjadi tempat bernaung Sandiaga menjadi partai koalisi PDIP dengan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Namun PPP merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah Prabowo-Gibran dinyatakan menjadi pemenang pilpres.
Sebelum bergabung dengan PPP, Sandiaga merupakan kader Partai Gerindra yang dinakhodai Prabowo.
“Kita mulai beretika politik lah, secara menurut saya etika politiknya sekarang harus dikedepankan di mana Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih memiliki prerogatif dan saya saat itu tidak berjuang untuk menjadikan dia, walaupun sebelumnya 10 tahun saya berjuang untuk Pak Prabowo,” ujarnya.
Dengan demikian, Sandiaga menilai bahwa yang seharusnya diprioritaskan untuk menjadi menteri adalah mereka yang sudah berjuang memenangkan Prabowo-Gibran.
“Tapi kita harus mawas diri, harus tahu diri bahwa prioritas adalah bagi para pejuang yang telah berhasil mendorong Pak Prabowo menjadi Presiden,” pungkasnya.*
Laporan M. Hafid
