Puan dan Fadli Zon Jelaskan Anggaran IKN Turun Drastis di 2025

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang turun drastis pada 2025 mendatang.

Diketahui, anggaran untuk IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 adalah Rp42,5 triliun, sedangkan dalam Rancangan APBN (RAPBN) untuk 2025 turun berkali-kali  lipat hingga hanya Rp143,2 miliar.

Walaupun anggaran untuk IKN turun berkali-kali lipat, namun Puan mengaku bahwa DPR akan mendukung program-program yang menjadi keinginan pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ini kan masa transisi, jadi kami lihat dulu. Yang pasti DPR RI akan mendukung apa yang menjadi program dan hal-hal yang menjadi keinginan dari pemerintah yang akan datang,” ujar Puan dalam gelaran Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu, 1/9/2024.

“Jadi bagaimana kemudian hal yang terbaik bagi rakyat Indonesia ke depan, tentu saja kita akan lihat lagi seperti apa keinginan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia di pemerintahan yang akan datang,” lanjut dia.

Di sisi lain, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk IKN pada 2025 sudah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, alokasi anggaran tersebut juga mengikuti dinamika, posisi, hingga postur anggaran yang ada.

“Saya pikir ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi, tentu masalah anggaran itu mengikuti dinamika, posisi, dan postur anggaran kita. Kan jelas pemerintah baru yang akan datang akan melanjutkan ini. Dan saya kira proses penganggarannya dari sekarang. Jadi, tentu sesuai dengan postur yang ada dan saya kira sudah dipikirkan apa yang menjadi prioritas untuk dibangun di IKN saat ini,” jelasnya.

Fadli Zon juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara bertahan dan kini telah memasuki proses pembangunan. Anggaran yang digunakan pun, kata Fadli Zon, tidak saja melalui APBN.

“Kan bertahap, setahap demi setahap yang penting itu ada progress dan sejauh ini kan ada semangat supaya ini tidak hanya menjadi penganggarannya dari APBN saja. Tapi, juga dari private sektor, investasi dari luar, dalam negeri dan lain-lain,” tuturnya.

Fadli memaparkan bahwa saat ini progress pembangunan IKN telah terlihat, tetapi pembangunannya akan tetap dilakukan secara bertahap.

“Kan progresnya sudah kelihatan. Gedung-gedungnya sudah jadi. Tapi, kan membangun ibukota tidak seperti membalikkan tangan. Saya kira seperti yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo, semuanya berkelanjutan tapi bertahap,” paparnya.

Ia juga mengklaim, investasi dari luar negeri sudah mulai masuk ke IKN. Walaupun begitu, ia tidak menjelaskan secara detail soal jumlah ataupun pihak-pihak mana saja yang sudah berinvestasi.

“Saya kira mulai berdatangan, ada ketertarikan. Investasi itu kan hukumnya adalah kalau mereka mendapatkan benefit, pasti mereka akan datang. Ada kepastian, ada kesempatan yang membuat mereka tentu saja keuntungan, profit dan lain-lain, saya kira itu akan datang,” kata Fadli.

“Saya kira sudah ada. Dilihat saja catatan-catatan karena progressnya pasti dinamis,” lanjut dia.

Fadli mengungkapkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan pindah dan menempati IKN dilihat dari sejauh mana progres pembangunannya.

“Sesuai dengan progresnya saja nanti. Sekarang saja sudah mulai rapat-rapat di sana. Tapi, untuk tinggal di sana saya kira itu sesuai nanti dengan prosesnya sampai sejauh mana,” ujar Fadli.

Sebelumnya, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menilai bahwa kelanjutan pembangunan IKN bukanlah prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Researcher Center of Digital Economy and SMEs INDEF Izzudin Al Farras mengungkapkan bahwa penurunan anggaran IKN dalam RAPBN 2025 mencerminkan prioritas anggaran pemerintah.

“Setidaknya di RAPBN (2025) turun drastic, maka bisa kita baca prioritas pembangunan ke depan itu IKN tidak lagi seperti beberapa tahun terakhir,” tuturnya dalam Diskusi Publik INDEF yang digelar virtual, Minggu, 18/8.

“Mungkin (pembangunan IKN) masih lanjut, tapi tidak full capacity, seperti beberapa tahun terakhir karena anggarannya turun jauh untuk tahun depan (2025),” kata Izzudin.*