FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengusulkan kepada pemerintah untuk memangkas tunjangan kinerja aparatur sipil negara (Tukin ASN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang tak mampu mendukung realisasi target pembangunan pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan bahwa pada dasarnya pemerintah setuju untuk memberikan “hukuman” kepada K/L mengenai target pembangunan yang tak menghasilkan output sesuai dengan target.
“Secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu yang dalam paket yang lengkap,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu, 28/8/2024.
Walaupun demikian, Sri Mulyani mengatakan jika target pembangunan pemerintah dilakukan oleh banyak pihak, maka perlu dilihat terlebih dahulu K/L mana yang mempunyai tanggung jawab dan peran paling besar, sehingga dapat disesuaikan dengan target outputnya.
“Katakanlah pengangguran, kemiskinan, bahkan stunting kita lihat itu biasanya dilakukan across banyak sekali K/L, jadi untuk menentukan K/L mana yang paling bertanggung jawab dan kemudian porsi berapa tanggung jawabnya itu terlihat dari sisi reward yang mereka lakukan,” terangnya.
“Itu mungkin akan perlu suatu kajian yang cukup serius agar jangan sampai kita membuat signal reward dan punishment yang salah,” sambungnya.
Di samping itu, ia juga menyoroti soal payung hukum dari pemberian tukin ASN itu sendiri, yakni peraturan presiden (Perpres), yang penyusunnya disebut-sebut memakan banyak waktu.
“Jadi memang mekaniknya akan membutuhkan waktu, tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti berbagai target pembangunan yang tak tercapai selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, sejumlah target pembangunan, mulai dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga rasio pada saat ini. Sejauh ini juga masih tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kalau tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab ini?” tanya Dolfie dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama pemerintah, Rabu, 28/8/2024.
Ia memberikan rekomendasikan agar pemerintah memangkas tukin ASN dari K/L yang target pembangunannya tidak tercapai.
“Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, enggak bisa dibiarin,” lanjutnya.
Menurutnya, pemberian hukuman tersebut diperlukan, karena selama beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan kenaikan tukin ASN beberapa K/L.*
