Menteri PUPR Minta Tambah Anggaran Rp20 T Untuk Pembangunan IKN 2025

FORUM KEADILAN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 masih membutuhkan anggaran yang besar. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp24,51 triliun untuk bisa menyelesaikan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Saat ini, alokasi anggaran pagu indikatif Kementerian PUPR hanya Rp4,19 triliun. Itu berarti, anggaran yang dibutuhkan masih kurang, yaitu sebesar Rp20,32 triliun.

“Masih terdapat usulan tambahan 2025 untuk penyelesaian pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan perumahan sebesar Rp20,32 triliun, sehingga untuk IKN kami membutuhkan Rp24,51 triliun yang baru dialokasikan dalam pagu indikatif Rp2,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun,” ujar Basuki pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 28/8/2024.

Pembangunan IKN, yaitu jalan tol, jalan nasional, hingga pembangunan bandara VVIP IKN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp13,82 triliun.

Lalu, untuk pembangunan sejumlah gedung kantor kementerian dan lembaga negara, sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga pembangunan sekolah serta puskesma masih membutuhkan anggaran sebesar Rp6,25 triliun.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp0,25 triliun dibutuhkan untuk pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan Harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.

Maka, keseluruhan anggaran tambahan yang diajukan Kementerian PUPR pada 2025 menjadi Rp136,95 triliun. Tetapi dalam pagu anggaran 2025, alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR hanyalah Rp75 triliun.

Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) itu pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun untuk pembangunan infrastruktur 2025.

Basuki meyakini penambahan anggaran ini dapat dilakukan, karena menurut informasi, masih ada ruang fiskal bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan anggaran.

“Mohon arahan dan dukungan terutama tambahan anggaran mudah-mudahan anggota badan anggaran dapat memahami kekurangan anggaran karena ini kalau menurut informasi masih ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya, pasti melalui badan anggaran,” kata Basuki.*