Jokowi Reshuffle Kabinet di Akhir Masa Jabatan, PDIP: Amankan Posisi
FORUM KEADILAN — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya.
Dia menilai, Jokowi sedang bermain politik kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya.
“Sebab tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser. Menurut saya Jokowi sdedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19/8/2024.
Menurut Deddy, penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan.
Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan.
“Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” ungkap Deddy.
Tujuannya selanjutnya, kata Deddy, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada 2024 agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya.
Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan partai politik, sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
“Soal pergantian Menteri ESDM menurut saya adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi,” ucap Deddy.
Deddy memandang, hal itu penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan.
Sementara, Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum.
“Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong,” tegas Deddy.
Sementara PDIP sendiri, kata Deddy, selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet karena komitmen kita adalah memegang teguh amanah. Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir.
“Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDI Perjuangan dari kabinet,” tutup Deddy.
Laporan Ali Mansur
